MPR Anggap tak Masalah Jokowi Bawa Indonesia Gabung TPP 
Oleh Sahlan Ake pada hari Senin, 16 Mei 2016 - 00:01:35 WIB

Bagikan Berita ini :

5medium_88jokowi-indra.jpg
Sumber foto : Indra/TeropingSenayan
Jokowi

NUSA DUA (TEROPONGSENAYAN) - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tak mempermasalahkan rencana Presiden Jokowi agar Indonesia bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP).

"Saya kira rencana Pak Presiden ingin bergabung dengan TPP sudah dipikirkan masak-masak," kata Wakil Ketua MPR Mahyudin selepas pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Nusa Dua Bali Convention Center (NDBCC), Sabtu (14/5/2016) malam.

Ia memahami konsekuensi dari bergabungnya Indonesia ke dalam perjanjian perdagangan TPP yang mewajibkan legislatif merombak banyak undang-undang (UU). 

"Jika itu untuk pertumbuhan ekonomi kita, tak masalah merombak UU terkait. Saya rasa hanya Alquran saja yang tak boleh dirubah-rubah," jelas politikus yang kini maju sebagai kandidat ketua umum Partai Golkar tersebut.

Ia menyakini, Indonesia mampu bersaing sehat di TPP terutama dengan 4 negara ASEAN yang telah lebih dulu bergabung. 

"Saya yakin Indonesia mampu bersaing dengan Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam dan Malaysia yang telah lebih dulu menyepakati perjanjian ini. Tinggal bagaimana kita melakukan akselerasi di beberapa sektor," katanya.

Mahyudin mengatakan, kekayaan intelektual menjadi sektor pertama harus diperhatikan serius. 

"Indonesia harus melindungi hak paten dari berbagai hasil inovasi anak bangsa maupun tradisi, seni budaya dan kearifan lokal. Tak ternilai harganya," jelasnya.

Sektor berikutnya adalah reformasi bidang perburuhan. 

"Indonesia harus mampu menyediakan tenaga kerja yang kompeten. Sehingga memiliki nilai tambah untuk diserap dunia usaha." 

Menurutnya, universitas harus mampu menghasilkan lulusan yang beorientasi riset dan inovasi bukan sekadar lulus saja untuk kemudian menganggur. Terakhir, menurutnya Indonesia jangan ragu untuk melakukan revitalisasi badan usaha milik negara (BUMN). 

"BUMN harus mandiri. Jangan terus minta dispensasi, kemudahan atau perlindungan. Tapi sebaliknya harus profesional dan mampu memberikan kontribusi terhadap negara," tandasnya. (iy)

tag: #jokowi  #tpp  #mpr  

Bagikan Berita ini :

Tanggapan Anda atas berita ini?
TSPOLING

Pembaca teropongsenayan.com yth.

Polemik Ratna Sarumpaet, dalam waktu sekejap, membuka mata-telinga dan mengejutkan banyak kalangan. Termasuk mata dan telinga para politisi.

Setelah polisi membuktikan kebohongan Ratna, dan yang bersangkutan juga mengaku berbohong, polemik pun semakin kencang. Di sisi lain, beberapa kalangan menengarai polemik kebohongan Ratna berimplikasi terhadap elektabilitas pasangan calon (paslon) peserta Pilpres 2019. Yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Anda, seperti apa dampak dari implikasi tersebut:

  • 1. Berpengaruh positif terhadap Joko Widodo-Maruf Amin
  • 2. Berpengaruh positif terhadap Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
  • 3. Tidak berpengaruh terhadap masing-masing paslon
LIHAT HASIL POLING
TSTRENDING