JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kebijakan larangan angkutan umum berbasiskan online untuk beroperasi yang dikeluarkan Menteri Perhubungan Ignatius Djonan, mendapat kecaman dari berbagai pihak termasuk DPR.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Novita Wijayanti menganggap kebijakan tersebut tidak berpihak pada masyarakat kecil.

"Ya kasian kalau dilarang, Harusnya ditertibkan bukan main dilarang begitu saja. Buat bagaimana sistemnya, izinnya, keamanannya dan lain-lain," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (19/12/2015).

Seharusnya, lanjut dia, pemerintah dalam hal ini kemenhub saat akan mengeluarkan sebuah kebijakan seharusnya kemenhub memahami arah perubahan zaman yang semakin cepat dan bukan mensikapinya secara rigid.

"Kalau sekarang sudah modern apa-apa pakai on line. Apalagi di Jakarta kondisi macet disana sini. Kalau memang bisa membantu masyarakat ya gak apa-apa," tandas dia.

Sebaiknya, kata dia, kedepannya Menhub tidak membuat suatu kebijakan yang tidak mencerminkan kepentingan masyarakat banyak.

"Jangan asal membuat keputusan yang sepihak dan kurang mempertimbangkan masyarakat bawah. Diskusikan dan komunikasikan untuk membahas solusi terbaiknya seperti apa," tegas dia.

Menurutnya, kebijakan tersebut akan berdampak pada masyarakat bawah ditengah himpitan ekonomi yang sangat berat.

"Apalagi kondisi perekonomian Indonesia sekarang begini, pengangguran bertambah.Jumlah penduduk juga meningkat.Harga-harga naik, biaya pendidikan, biaya hidup naik, Daya beli rendah. Untuk itu dalam hal apapun keputusan harus melihat dari sisi semua pihak jangan asal bikin keputusan harus di evaluasi lagi," tutup dia.