Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Minggu, 20 Des 2015 - 15:50:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Anggota DPR: Kalau Go-Jek Dilarang, Bagaimana dengan Mobil Rental?

68go-jek.jpg
Ojek Online (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Operasi angkutan umum ojek dan taksi online sempat dilarang dengan alasan bertentangan dengan UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pelarangan itu sendiri melahirkan kontroversi setelah presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan meralat kebijakannya dengan alasan demi memenuhi kepentingan angkutan publik yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Anggota komisi V DPRRI Fraksi Gerindra Nizar Zahro mengatakan, keputusan pelarangan operasi angkutan publik online oleh Kemenhub sudah sesuai dengan Undang-Undang. Namun kebijakan tersebut, kata Nizar, harus melihat fakta lapangan secara menyeluruh serta proporsional.

"Kalo Gojek dan angkutan umum online lain itu dilarang, adilkah mobil rental dibiarkan untuk menjadi angkutan publik? Padahal dia tidak berbadan hukum dan sebagainya," ujar Nizar kepada TeropongSenayan di Jakarta, Minggu (20/12/2015).

Nizar mengatakan perlu ada regulasi pemerintah dengan munculnya berbagai transportasi angkutan publik saat ini.

"Jadi ada celah-celah dalam UU nomor 22 tahun 2009 yang harus kita revisi. Jadi harus sama antara angkutan publik yg online dan offline. Yang rental dan sebagainya harus urus ijin dan sebagainya kan. Atau juga, yang online harus diberlakukan sama," paparnya. (mnx)

tag: #dpr  #gojek  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Rizal Ramli Nilai MK Lebih Mendengar Suara Kekuasaan

Oleh Rihad
pada hari Minggu, 17 Jan 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Ekonom senior Rizal Ramli masih kecewa dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatannya atas aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential ...
Berita

Kapal China Masuk RI, Ini Alasan Bakamla

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI mengklaim berhasil menghalau Kapal Pengawas Perikanan Vietnam Kiem Ngu 215 yang memasuki wilayah perairan Indonesia di Laut Natuna, ...