Opini
Oleh agus eko pada hari Senin, 27 Okt 2014 - 08:52:11 WIB
Bagikan Berita ini :
Tak Bebas Tentukan Menteri

Realitasnya, Jokowi Tak Miliki Hak Prerogatif

19kabinet kerja_setpres_10.jpg
pengumuman kabinet jokowi Jk (Sumber foto : Mulkan Salmona)
Teropong Juga:

JAKARTA-Komposisi kabinet Pemerintahan Jokowi-JK dinilai belum ideal. Bahkan dalam penentuan sosok menteri, Jokowi terlihat tersandera parpol pendukung.
"Presiden Jokowi jadi terkesan tidak punya otoritas dan hak prerogatif dalam memilih menteri," kata Peneliti Utama Politik dari Lembanga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro kepada TeropongSenayan.com, (27/10/2014).

Berbagai sikap, langkah, dan pernyataan Jokowi ini, menurut Guru Besar Riset LIPI, sangat tidak konsisten. Sehingga menggambarkan begitu kuatnya tarik menarik soal menteri ini. Namun semua itu tidak diantisipasi dan dikalkulasi oleh Jokowi.
“Mulai dari pembentukan kabinet ramping dan koalisi ramping yang sama sekali tidak terbukti. Pemerintahan tanpa syarat, sulit membutikannya," terang Siti lagi yang biasa disapa Wiwik.

Wiwik menduga ada permasalahan internal diantara pendukung Jokowi yang belum selesai, dimana terjadi tarik menarik kepentingan yang sangat alot. "Ini yang membuat masyarakat menjadi bingung. Jokowi pun terlihat seperti tersandera dan tidak bebas membentuk kabinetnya. Jadi Ini terbaca sangat gamblang oleh masyarakat, sehingga menimbulkan spekulasi dan rumor politik yang tidak jelas,” ujar Wiwik lagi

Padahal sebelumnya, lanjut Wiwik lagi, Mantan Presiden SBY sudah membuka ruang bagi proses transisi yang baik. Sehingga Jokowi bisa langsung bekerja dan melanjutkan pemerintahan sebelumnya. “Saat ini, justru bukan kerja, kerja, dan kerja usai pelantikan menteri, tapi mundur, mundur dan mundur," tegasnya.

Padahal, menurut Wiwik, konsistensi sikap pemimpin itu menjadi barang 'mahal' dan selalu disorot publik. ”Kalau memang mau menguatkan sistem presidensial, maka seharusnya partai pendukung, terutama PDIP harus sadar bahwa Jokowi punya otoritas penuh untuk menentukan calon mentrinya," papar Wiwik

Dengung revolusi mental yang digagas Jokowi, kata Wiwik, tidak akan terlihat, karena yang terkesan justru politik transaksional dan bersyarat. ”Gimana mau revolusi mental, kalau mentalnya tidak berevolusi?. Realitasnya sekarang ini tidak begitu,” pungkasnya. (ec)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #istana tengah merdeka  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Tarik-Menarik Kekuasaan di Kementerian Keuangan

Oleh Team Redaksi teropongsenayan.com
pada hari Rabu, 16 Sep 2026
Ketika Otoritas Menteri Berhadapan dengan Birokrasi Pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa oleh Suahasil Nazara pada 14 September 2026 membuka ruang bagi pembacaan yang lebih luas ...
Opini

Membaca Keberlanjutan Fiskal dari Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Suahasil Nazara

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Presiden Prabowo Subianto tercatat telah dua kali melakukan penyegaran terhadap posisi Menteri Keuangan. Pertama, pada 8 September 2025, ketika Sri Mulyani Indrawati ...