JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Kebijakan menteri tak bisa dipisahkan dari tangan Presiden. Tak terkecuali langkah Menteri BUMN Rini Soemarno dalam mengelola BUMN sejatinya sepengetahuan dan diketahui oleh Presiden Jokowi.

"Kebijakan seorang menteri tak bisa dilepaskan dari peran presiden sebagai p.emimpin kabinet. Jadi kebijakan pengelolaan BUMN yang dilakukan Menteri Rini pasti juga sepengetahuan Prese Jokowi," ujar Ariady Achmad, aktivis masyarakat madani di Jakarta, Minggu (10/1/2016).

Ariady mengungkapkan hal itu menanggapi pidato politik Ketua Umun PDIP, Megawati saat membuka Rakernas PDIP ke 1/2016 di JIEX, Kemayoran, Jakarta. Pada kesempatan tersebut Mega mengritik pengelaan BUMN seperti perusahaan swasta.

Menurut Ariady, menyalahkan Menteri Rini sehubungan dengan pengelolaan BUMN tidak menyelesaikan persoalan. Sebab, menteri hanyalah menjalankan tugas atau intruksi makro yang digariskan oleh presiden sebagai pemimpin kabinet.

Semestinya, Megawati menjalin komunikasi lebih intens dengan Presiden Jokowi yang juga sebagai kader PDIP. Sehingga keinginan partai yang dipimpinnya bisa lebih tepat dijabarkan presiden. Baik untuk pengelolaan makro ekonomi maupun mikro berupa pengelolaan BUMN.(ris)