JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dianggap salah menafsirkan pengertian tanah negara dan milik negara. Akibatnya, Ahok dengan mudah melakukan penggusuran di sejumlah titik ibukota.
Demikian disampaikan pengamat hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar saat dihubungi TeropongSenayan, di Jakarta, Jumat (15/1/2016).
Dia mencontohkan bagaimana brutalnya Ahok saat melakukan penggusuran di Bukit Duri. Padahal, tanah dikatakan milik negara, bila dapat dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat.
Dengan begitu, lanjut dia, baru kemudian Negara dapat melakukan pembongkaran kapan pun.
"Tapi kalau bukan tanah negara, bebas ditempatin orang dan semua punya hak," ujarnya
"Kecenderungan Ahok seperti ini. Sekarang semua tanah orang disekatin sama dia, padahal ada sertifikat. Enggak bisa gitu juga," tandas mantan pengacara lembaga bantuan hukum (LBH) itu.(yn)
