JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Penolakan sejumlah kader PDIP terkait kenaikan BBM dicurigai hanya manuver politik, karena PDIP tak ingin kalah di Pemilukada 2015.
"Saya memahami langkah PDIP menolak kenaikan BBM. Karena PDIP sebagai sebuah institusi politik harus bisa menjaga imagenya. PDIP masih harus bertarung dalam pemilukada, sehingga secara institusi harus menolak kenaikan BBM," kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, (LIPI) Siti Zuhro kepada TeropongSenayan di Jakarta, kemarin.

PDIP sadar akan mengikuti semua perhelatan pilkada, sambung guru besar riset ini, makanya parpol ini tidak mau lepas dari stigma sebagai partai wong cilik. "Jadi wajar, PDIP memelihara isu penolakan kenaikan BBM, dengan begitu PDIP memelihara konstituen wong ciliknya,” jelasnya Siti yang biasa disapa Wiwik.

Namun begitu, sambung Wiwik, PDIP harus konsisten dan jujur dalam mengkritik Jokowi, termasuk berani mengkritisi program Jokowi yang akan membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan BBM. "Jangan mengkritik program SBY, tapi sekarang malah menirunya. Ini kan lucu jadinya. Revolusi mental harus diwujudkan dengan program nyata bukan mengganti kemasan program tersebut," tegasnya.

Menurut pengurus Balitbang PP MUhammadiyah ini, Presiden Jokowi harusnya mencari jalan guna mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, terutama bekerja sama dengan Pemda. "Kemiskinan bukan hanya di Jakarta. Ada 187 daerah yang tertinggal dan miskin. Daerah miskin artinya daerah gagal dan masyarakatnya pasti terbelakang,” imbuhnya. (ec)