Bisnis
Oleh Sahlan Ake pada hari Selasa, 09 Feb 2016 - 16:32:29 WIB
Bagikan Berita ini :

Ekonomi Terus Anjlok, Anggota Komisi XI Peringatkan Pemerintah

17donny-priambodo.jpg
Donny Priambodo (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ekonomi Indonesia pada semester pertama tahun 2016 ini masih dibayangi perlambatan ekonomi dunia. Tahun sebelumnya, akibat hal serupa, Bank Indonesia harus merevisi target pertumbuhan ekonominya dari 5,2% menjadi 4,6%.

Anggota Komisi XI Donny Priambodo berpendapat, tahun 2016 ini kondisi perekonomian dalam negeri akan mengalami tekanan yang luar biasa karena ketergantungan terhadap negara lain, seperti Tiongkok, yang sangat besar.

Di samping itu, perlambatan ini merupakan dampak gejolak ekonomi global yang belum tuntas dari tahun sebelumnya. Apalagi kabar suku bunga The Fed (Bank Sentral Amerika) yang akan dinaikan secara bertahap, dipastikan akan direspon dengan sangat hati-hati oleh pelaku ekonomi.

“Kalau ekonomi Cina belum pulih dan masih mengalami perlambatan maka kecil kemungkinan juga keadaan ekonomi nasional bisa beranjak. Tapi pertumbuhan 4,6% masih oke lah,” tuturnya di kompleks DPR/MPR, Selasa (9/2/2016).

Tiongkok, tandasnya, telah melakukan hal yang ekstrim untuk tetap menjaga stabilitas ekspornya, yakni memangkas nilai mata uangnya terhadap dolar. Langkah ini diambil untuk menciptakan harga yang kompetitif di pasar internasional. Dengan begitu, mereka tetap menikmati derasnya arus ekspor meski negara tujuan mengalami stagnasi pertumbuhan ekonomi.

“Indonesia tidak harus seperti Cina, tapi setidaknya harus juga melakukan tindakan yang cepat untuk antisipasi dari perlambatan yang terus berlangsung di tahun 2016 ini,” ungkapnya.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tengah santer di media, menurut politisi asal Jawa Timur ini merupakan dampak lain yang ditimbulkan oleh perlambatan ekonomi Indonesia. Perusahaan melakukan langkah efisiensi untuk menghindari kerugian yang semakin memburuk.

Donny mendesak pemerintah membuka lebar setiap investasi yang hendak masuk ke Indonesia. Syaratnya, pemerintah harus mengevaluasi keberadaan Daftar Negatif Investasi (DNI) serta memberikan kemudahan dalam hal perizinan. Dengan evaluasi tersebut, akan terlihat sektor mana saja yang dibuka dan ditutup sehingga investor tertarik di dalamnya.

“Diharapkan, sektor itu padat karya. Karena itu membutuhkan banyak SDM sehingga bisa membantu masyarakat kita. Sehingga dengan kondisi seperti saat ini investasi yang masuk betul-betul tepat sasaran,” imbuh Donny.

Sektor energi dan infrastuktur merupakan sektor yang perlu dimaksimalkan. Dalam penilaiannya, sektor dinilai bersifat padat karya sehingga memberikan peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja.

“Dengan adanya program power plant 36.000 megawatt saja, kalau betul itu, segera dilaksanakan maka sangat membantu karena itu bentuknya padat karya. Begitu juga proyek dalam sektor infrastruktur perlu juga diperbesar, karena ini sama merupakan proyek padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja,” tutupnya.(yn)

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DOMPET DHUAFA KURBAN 2026
advertisement
IDUL ADHA 2026 M LOKOT N
advertisement
IDUL ADHA 2026 AHMAD NAJIB
advertisement
Bisnis Lainnya
Bisnis

Hari Buruh dan Ujian Kepemimpinan Nasional: Saatnya Akselerasi Reformasi Ketenagakerjaan

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 01 Mei 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Momentum peringatan Hari Buruh Internasional pada hari ini 1 Mei 2026 mesti dimaknai lebih dari sekadar seremoni tahunan atau ruang artikulasi tuntutan rutin pekerja. ...
Bisnis

Bamsoet : Pelatihan Berkualitas Kunci Daya Saing Pekerja Migran Indonesia

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)— Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Lembaga Pelatihan Bahasa Jepang Indonesia (PELBAJINDO), Bambang Soesatyo, menuturkan ...