Setelah memutuskan kenaikan harga BBM jenis premium dan solar sebesar Rp. 2000 /liter, maka Pemerintahan Jokowi akan memegang uang dalam jumlah yang sangat besar mencapai ratusan trilun.

Kabarnya duit tersebut akan dibagi bagikan untuk kegiatan produktif rakyat Indonesia. Benarkah demikian ?

Presiden Jokowi memang akan membagi-bagikan kartu sakti, sebagai pelaksanaan "trisakti". Namun ternyata nilainya hanya Rp. 6,4 triliun.
Lho, kecil sekali, padahal berdasarkan perhitungan nilainya sangat besar?

Kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM disaat harga minyak mentah dunia merosot jatuh menyebabkan pemerintah memperoleh uang dari dua sumber :

Pertama, dari selisih antara harga ICP yang dipatok oleh APBN senilai 105 US$/Barel dengan harga minyak yang berlaku saat ini yakni 72 US$/barel. Nilai APBN yang dapat dihemat akibat penurunan harga minyak dunia tersebut mencapai (33 US$/barel x 1.4 juta barel x 360 hari x 12000) yakni Rp. 199,6 Triliun

Kedua, dari kenaikan harga BBM petroleum dari Rp. 6500 / liter menjadi Rp8500/liter dan kenaikan harga solar dari Rp5500/liter menjadi Rp. 7500/liter. Dengan demikian maka kenaikan Rp2000 pada premium akan menghemat sebesar (31 juta kiloliter x Rp2000/liter) yakni Rp62 Trilliun. Sedangkan dari kenaikan harga solar pemerintah akan menghemat (16.8 juta kiloliter x Rp 2000/liter) yakni sebesar Rp33,6 Triliun.

Berdasarkan perhitungan maka pemerintah akan memperoleh aliran uang yang menhasilkan kelebihan kas pemerintah sebesar Rp. 295,18 trilun. Lalu untuk apa saja uang ini akan digunakan?

Telah menjadi rahasia umum bahwa presiden dan konco konconya, wakil presiden dan keluarganya adalah para pebisnis dalam sektor energi baik minyak, gas, infrastruktur, tenaga listrik dan berbagai bisnis lainnya.

Sebagaimana janjinya, pemerintah akan segera merancang pengalihan subsidi BBM untuk kegiatan produktif, seperti pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pembangkit listrik, dan lain-lainnya. Namun harus diingat pengalihan tersebut bukan bagi-bagi duit untuk rakyat.