JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Penggunaan aset Pemprov DKI yang dijadikan sekretariat Teman Ahok terus menuai polemik.

Calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai aneh dan tidak konsiten terkait penempatan Rumah di Graha Pejaten IV, Nomor 3, Jakarta Selatan sebagai markas pemenangan Pilkada DKI 2017.

Pasalnya, dengan alasan yang sama, Ahok secara membabi buta menggusur paksa warga Jakarta yang dianggap menduduki area yang juga dianggap aset negara.

Sebut saja misalnya, Kampung Pulo, Kalijodo, dan Bukit Duri yang diusir paksa oleh orang nomor satu di Jakarta itu.

Padahal, kata Ketua DPD Partai Gerindra DKI Muhamad Taufik, warga ditiga lokasi tersebut sebagian besar memiliki surat-surat serta bayar pajak.

"Aneh, sekarang giliran Teman Ahok yang nempatin aset Pemda, kok malah enteng saja Ahok bilang itu legal," kata Taufik, Jakarta, Selasa (22/3/2016).

Kalaupun Ahok menyebut Teman Ahok menduduki aset negara itu dengan legal karena menyewa dari penyewa sebelumnya. Wakil Ketua DPRD DKI ini mempertanyakan, rincian detail berapa bayar sewa, menyewa sama siapa, dan berapa anggaran yang masuk kas daerah. Kemudian, rumah tersebut dimiliki PD Sarana Jaya.

"Ini kan harus jelas dan siapa yang bayar," ungkapnya.

Apalagi, kata dia, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono berpasangan dengan Ahok sebagai bakal calon wakil gubernur pada Pilkada DKI melalui jalur perseorangan yang didukung Teman Ahok.

Mantan Ketua KPU DKI itu juga mempertanyakan pernyataan Ahok, yang menyebut itu bukan termasuk kegiatan politik.

"Poinnya jelas, aset negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik praktis ," tegas dia.

Kecuali, kata Ketua Koalisi Merah Putih (KMP)DKI itu, sang penyewa gedung Hasan Hasbi mempergunakan tempat tersebut untuk jualan sepatu atau usaha lainnya.

"Namanya teman Ahok, pasti berpolitik. Kan itu tim sukses Ahok yang ditugas kumpulkan KTP,"tegasnya.

Karena itu, dia akan menyarankan kepada Hasan Hasbi berubah haluan menjadi pengusaha agar bisa berdagangan di aset Pemprov.

"Ini kontradiktif dengan yang digaungkan bersih, transparan, dan profesional," cibir Taufik.

Dia menambahkan, secara etika politik digunakannya aset milik negara untuk kepentingan politik praktis tidak bisa dibenarkan.

Karena itu, dia menyarankan Teman Ahok menyewa tempat lain yang dikelola swasta sebagai markasnya.

"Kalau beretika, sewa ya di Menteng, Thamrin City, dan sebagainya, jangan dilahan Pemda," tandasnya. (Icl)