JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Pertemuan Presiden Jokowi dengan para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) se-Indonesia yang berlangsung di Istana Bogor (28/11/2014) mengecewakan aktivis HAM.
Pertemuan itu, kata Ketua Setara Institut Hendardi, tidak memberi perhatian pada agenda penegakan HAM. "Padahal saat kampanye Pilpres, Jokowi berjanji akan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat," kata dia kepada TeropongSenayan, Sabtu (29/11/2014).
Selain itu, tambah Hendardi pernyataan Jaksa Agung Prasetyo bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM berat masih perlu dikaji. "Lho, apalagi yang mau dikaji," ungkap Hendardi seraya menanyakan maksud dan tujuan tersebut.
Sebab, sambung Hendardi, ada satu kasus yg sudah direkomendasikan DPR untuk segera diadili. "Jika tidak segera membentuk pengadilan HAM, Jokowi sama saja dengan SBY yang hanya menggunakan isu HAM sebagai alat politik untuk menundukan lawan," tegas Hendardi lagi.
Sebagaimana diketahui, DPR pernah merekomendasikan kasus penghilangan paksa dan penculikan sebagai pelanggaran berat HAM yang harus ditindaklanjuti Kejaksaan Agung. Namun hingga saat ini Kejaksaan Agung belum menindaklanjuti kasus tersebut dengan langkah-langkah konkret dan mengadili para tersangkanya. (ec)
Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
tag: #Hendardi
