JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat Kebijakan Publik, Amir HamzahmengingatkanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agarsegera menyudahi sandiwara pengusutan dalam kasus RS Sumber Waras.
Menurutnya, skandal korupsi RS Sumber Waras merupakankejahatan yang sistematis dan konstruktif. Alasannya karena sebagaimana hasil audit investigasi BPK dan pengakuan ketua Perhimpunan Candra Naya, I Wayan Suparmin, lahan RS Sumber Waras hingga kini masih bermasalah dan masih terbelit sengketa di Mahkamah Agung (MA).
Diketahui, Perhimpunan Candra Naya adalah induk Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW), yang sebelumnya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Bahkan, Amir menyebut, tidak menutup kemungkinan, KPK ikut terjebak dalam konspirasi yang dilakukan Ketua YKSW Kartini Muljadi dan Gubernur DKI Basusi Tjahaja Purnama (Ahok).
"Dalam kasus ini, Kartini bertindak sebagai rampok, sedangkan Ahok sebagai tukang tadah. Sementara KPK yang melindungi rampok dan tukang tadah, sebuah peristiwa kejahatan yang sempurna," kata Amir kepada TeropongSenayan, Jakarta, Kamis (28/4/2016).
Pernyataan tersebut disampaikan Amir, lantaran perilaku komisioner KPK yang selama ini masih saja berkelit dengan mengaku belum menemukan niat jahatdalam skandal pembelian RS Sumber Waras.
"Memangnya KPK belum baca berita, kalau lahan Sumber Waras yang bersertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) itu kini masih sengketa antara Perhimpunan Candra Naya dan Yayasan Kesehatan Sumber Waras di MA?" cetus Amir.
Dengan demikian, lanjut Amir, posisi Kartini yang berani menjual lahan sengketa kepada Ahok merupakan peristiwa perampokan yang membabi buta.
Sedangkan Ahok, kata Amir, merupakan pihak penadah yang mau membeli barang hasil rampok, karena sengaja tutup mata terhadap lahan yang kini masih sengketa.
"Sekarang status lahan itu siapa yang punya? I Wayan atau Kartini? Ini kan belum jelas, lahan itu masih dalam status quo, sebelum keluar keputusan inkrah," pesan Amir.
"Jadi, kalau KPK masih kekeuh mengaku belum menemukan niat jahat, sekarang saya mau tanya, bagaimana KPK melihat transaksi jual beli terhadap lahan yang status pemiliknya belumn jelas? Ingat, jangan sampai publik curiga KPK masuk bagian dari skenario jahat yang dilakukan oleh Kartini dan Ahok," cetus Amir. (iy)
