JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan mengatakan, seharusnya paket kebijakan ekonomi XII ditujukan untuk memperbaiki kemudahan berbisnis di Indonesia, bukan sebaliknya.

Menurutnya, hal ini penting untuk mendukung terwujudnya dua persen pengusaha dari total populasi. Meski demikian, dia tetap mengapresiasi kebijakan tersebut

"Paket kebijakan ini patut diapresiasi, namun kebijakan mesti diarahkan untuk mewujudkan pengusaha Indonesia yang berkualitas, terutama UMKM," ujarnya kepada TeropongSenayan di Jakarta, Senin (02/05/2016).

Jadi, kata dia, paket kebijakan ekonomi jilid XII itu harus lebih jauh dari sekadar mengejar target peringkat ease of doing business yang saat ini termasuk paling bontot di antara negara-negara Asia Tenggara.

"Hingga hari ini, kita masih defisit pengusaha, kurang dari 1 persen. Untuk sampai ke target 2 persen, diperlukan dukungan pemerintah secara total. Selain masalah modal, penyebab defisitnya pengusaha adalah masalah struktural: administrasi bertele-tele sampai Pungli. Semua itu harus dipangkas habis," ungkap wakil ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini .

Seharusnya, kata dia, apa yang ditawarkan dari paket kebijakan itu mestinya lebih radikal lagi.

Sebagai contoh, sambung dia, seorang sarjana yang sudah merintis usaha sejak mahasiswa, cukup pakai ijazah dan rekomendasi kampus ketika mengurus perizinan sampai permodalan, itu yang dimaksud kemudahan.

"Paket ini jangan hanya selesai di konsep. Tapi, mesti ada karya nyata di lapangan. Untuk hal ini, saya menyarankan dibuatkan klinik kemudahan berusaha di seluruh Indonesia. Semacam inkubator bisnis yang mencetak pengusaha dari 'bayi' sampai 'dewasa'. Ini bisa menjadi bagian dari kriteria insentif dana transfer (DAK/DAU) ke daerah-daerah," tutup mantan wakil ketua Komisi VI DPR itu.(yn)