Ada beberapa alasan yang membuat momentum Munaslub menjadi titik balik Partai Golkar. Pertama, sekeras apapun perbedaan dan persaingan yang terjadi semua kader partai ini sudah terikat untuk tidak melahirkan partai politik sempalan. Cukup satu Partai Golkar.

Hal ini sepertinya memang akan dipatuhi oleh sosok yang maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Munaslub nanti. Rasanya, tidak ada yang memiliki kemauan dan kemampuan membentuk partai politik sempalan. Semuanya adalah kader loyalis Golkar.

Artinya usai Munaslub, siapapun yang terpilih tinggal menata soliditas. Tak direcokin oleh hal-hal yang berbau pembelotan, perpecahan maupun persengketaan. Seharus Ketua Umum terpilih bisa langsung tancap gas mewujudkan program kerja.

Kedua, Munaslub akan menjadi contoh pelaksanaan demokrasi internal partai politik di tanah air. Sebab, Golkar bisa menyajikan proses pemilihan Ketua Umum secara demokratis dan mengelola persaingan sekaligus partisipasi terbuka yang melibatkan seluruh kader.

Setidaknya proses ini masih langka dalam kehidupan partai politik di Indonesia. Namun oleh Golkar bisa dilakukan. Golkar memberi contoh bahwa setiap kader memiliki kesempatan dan peluang untuk berkiprah hingga menjadi pucuk pimpinan partai politik.

Jika dikelola dengan baik bukan tidak mungkin akan menjadi selling point bagi Golkar untuk menarik minat generasi muda bergabung. Sebab, hingga saat ini hanya Golkar yang terbebas dari ketergantungan pada sosok atau figur pendiri atau pimpinan partai politik.

Dua hal ini seharusnya menjadi perhatian Golkar. Pelaksanaan Munaslub harus fokus adu program dan gagasan para calon Ketua Umum. Sehingga Ketua Umum yang terpilih benar-benar merupakan produk persaingan secara demokratis dan berkualitas.

Semua itu memang ideal. Namun mengikuti tarik-menarik soal pendanaan Munaslub, tak berlebihan jika semua itu tersingkirkan. Sebab, Munaslub kali ini pun berpotensi terbawa pada situasi 'adu pendanaan', bukan adu program.(*)