JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sekjen Partai Golkat Idrus Marham membantah keras susunan pengurus DPP Golkar yang beredar di media sosial (Medsos).

"Enggak. Saya kira itu tidak resmi itu, bukan itu yang sebenarnya. Itu adalah merupakan semacam keinginan. Tapi bukan itu. Tapi yang pasti itu sudah lama beredar. Keputusan itu sudah dua hari lalu disusunnya dari formatur," kata Idrus saat dihubungi, Jumat (27/5/2016).

Bahkan Idrus tak tau pasti ada beberapa nama yang sudah masuk kedalam list kepengurusan DPP Golkar yang sudah tersebar, yang diantaranya ada nama-nama orang yang pernah terkena kasus hukum.

"Saya nggak tahu pasti," katanya.

Namun, menurut Idrus semua kader Golkar yang masuk kedalam kepengurusan DPP Golkar dipastikan orang yang tidak mempuyai masalah hukum. Kalaupun ada, kata Idrus itu sudah selesai secara hukum.

"Itu kan sudah selesai semua. Jadi secara UU, mereka-mereka itu kan juga sudah mencalonkan sebagai anggota dewan. Iya kan? Nggak ada masalah," ucapnya.

Idrus berjanji akan mengklarifikasi kepada masyarakat masalah kepengurusan DPP Golkar yang sudah beredar luas tersebut, yang diantaranya ada nama-nama mantan narapidana.

"Nanti kita akan dijelaskan ke rakyat. Kita jelaskan ke mereka, bahwa UU-nya membolehkan seperti itu. Pak Nurdin clear. Siapa lagi yang nggak clear?," tandasnya.(yn)