JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Abdul Ghoni mengharapkan Gubernur DKI Jakata Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencabut SK Gubernur Nomor 903 Tahun 2016 serta menunda pemberlakuan Pergub Nomor 1 Tahun 2016. Jika dipaksakan, pengurus RT/RW se-Jakarta bisa memboikot pendataan pemilih,yang berpotensi menggagalkan Pilkada 2017.

Ghoni menilai SK dan Pergub tersebut bisa merusak suasana kondusif pengurus RT/RW.

"Soal pendataan pemilih dan tahapan Pilkada pasti melibatkan RT/RW, sehingga mereka harus dihargai. Kalau mereka memboikot, bisa saja Pilkada gagal," kata Ghoni saat menjadi pembicara Diskusi Kamisan bertajuk 'Mencari Solusi Atas Kekisruhan Kebijakan Aplikasi Qlue' di Ruang Rapat Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI, Jakarta, Kamis (2/6/2016).

Karenanya, Ghoni mengimbau Ahok tidak lagi memaksa RT/RW untuk memberikan laporan di wilayahnya tiga kali per hari melalui aplikasi Qlue. Apalagi, menurutnya, menjadi ketua maupun pengurus RT/RW merupakan panggilan jiwa serta pengabdian kepada masyarakat.

"Saya yakin mereka mau menjadi RT/RW bukan karena ada honornya, tapi karena pengabdian. Mereka tidak terlalu memikirkan honor. Apalagi kebanyakan mereka juga bekerja," ujar Ghoni.

Dia menambahkan, pemberian honor untuk RT/RW mulai diberlakukan pada masa Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso. Alasan pemberian honor antara lain untuk dana operasional pengurus serta membantu warga yang membutuhkan. Tercatat honor yang diterima RT saat ini Rp 975 ribu per bulan dan RW sebesar Rp 1,2 juta per bulan.

Di Jakarta terdapat lebih dari 33.000 RT/RW. Apabila mereka wajib melaporkan persoalan lingkungan tiga kali per hari, maka setiap hari akan ada 99.000 laporan. (plt)