JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mencecar Ketua KPK Agus Raharjo terkait kasus Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW).

Agus Rahardjo menyebut bahwa tak ada kerugian atas pembelian lahan tersebut oleh Pemprov DKI Jakarta.

Pasalnya, terang Benny, pada 6 Agustus 2015 yang lalu KPK menyuruh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit investigasi terkait pembelian lahan Sumber Waras. Bahkan, BPK melihat ada pelanggaran hukum yang sempurna.

"Disampaikan pelanggaran hukum sempurna. Lengkap dengan aturan yang dilanggar. Dan KPK benarkan kirim surat untuk dilakukan audit investigatif," kata Benny dalam rapat dengar pendapat dengan KPK di gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Oleh karenanya, politikus Demokrat ini mempertanyakan sikap Ketua KPK yang menyatakan tidak ada pelanggaran hukum soal pembelian lahan Sumber Waras, yang membuat tidak bisa diproses lebih lanjut dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

"Apakah penjelasan hukum satu-satunya untuk tentukan apakah korupsi atau bukan? Mengapa KPK merasa perlu kirim surat pada BPK untuk audit investigatif? Apa untuk kepentingan politik pribadi-pribadi di situ?," ujar Benny.

"Sudahkah KPK masuk angin atau takut? Kita ga tahu. Kami berpandangan tidak adanya pelanggaran hukum bukan satu-satunya kriteria untuk tetapkan perkara korupsi. Apakah tidak ada perbuatan melawan hukum maka tidak ada indikasi korupsi? Tidak," tambahnya.(yn)