JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyesalkan pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Raharjo yang menyatakan bahwa penyidik KPK tidak menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam pembelian tanah itu.

Sementara komisioner KPK terdahulu, Taufiqurrahman Ruki telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi. Dalam audit itu, BPK menemukan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp. 191 miliar. Sayangnya, penyidik KPK seakan mengabaikan audit investigasi BPK itu.

"Tapi yang dikatakan Pak Agus Rahardjo mengatakan tidak ada unsur melawan hukum, itu bukan domain KPK, tapi domain pengadilan," katanya di Jakarta, Sabtu (18/6/2016).

Karena ada perbedaan antara hasil audit BPK dan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini kemudian mengusulkan BPK untuk tidak hanya melakukan audit investigasi, tapi mereka harus segera melakukan audit forensik.

"Audit forensik bisa menelusuri uang-uang sampai dimana. Apakah sampai yayasan, apakah ke orang-orang, atau oknum Pemda DKI. Bicara Rp. 750 miliar. sumbernya adalah lahan. Lahan terkunci kok dibeli," tandasnya. (icl)