Keberhasilan klaim TemanAhok mengumpulkan 1 juta KTP seharusnya kita sambut sebagai kemajuan dalam demokrasi kita. oleh sebab itu, sikap positif harus ditunjukkan dengan mendorong Ahok-Heru untuk maju ke ranah pendaftaran calon dan verifikasi oleh KPU pada waktu yang terjadwal.

Tetapi, kasus yang mengungkap adanya manipulasi dalam kegiatan pengumpulan 1 juta KTP tersebut oleh TemanAhok dapat menjadi dasar tidak saja membatalkan pencalonan tetapi bahkan menyeret mereka ke ranah pidana seperti yang sedang ditelusuri KPK.

oleh sebab itu, karena ini sangat berkaitan dengan jadwal Pilkada yang punya efek sosial yang besar, maka aparat penegak hukum dan penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus segera berkoordinasi untuk menentukan status dari kejadian ini.

Hal ini sama dengan apa yang dilakukan terhadap calon partai politik di mana pencalonan bisa dibatalkan jika ditemukan adanya pelanggaran hukum dan administrasi dalam UU Pilkada (pasal 47 UU No.1 2015).

Memperoleh sumbangan secara ilegal lalu mengumpulkan KTP masyarakat secara ilegal dalam arti tidak khusus untuk Pilkada dapat masuk dalam ranah korupsi dan penipuan yang punya akibat hukum yang fatal. Oleh sebab itu, sebelum menjadi masalah sosial sebaiknya aparat hukum dan penyelenggara Pemilu segera bertindak.

Sementara terkait verifikasi dukungan KTP itu sendiri dan dimana Ahok meminta agar "TemanAhok" memverifikasi dukungan via sms,‎ awalnya kita baik sangka mereka akan berani verifikasi dan serius masuk sebagai calon independent. Namun sebelum verifikasi malah sudah ketahuan curang-nya.(*)