JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana menilai, hal yang wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima bantuan dari pengembang, di balik kemenangannya di Pilpres 2014 lalu. Asalkan, menurutnya, hal itu sesuai aturan UU.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) melontarkan pernyataan bahwa ada peran perusahaan swasta atau pengembang di balik kesuksesan Joko Widodo memenangkan Pilpres 2014 silam, sehingga terpilih menjadi presiden.

"Kalaupun ada bantuan perorangan maupun lembaga, itu kan ada aturannya, selama tidak melanggar UU sah-sah saja, itu bukan aib," kata Dadang saat dihubungi, Jumat (24/6/2016).

Justru yang tidak boleh, lanjut Dadang, bantuan itu diberikan kepada Jokowi saat menjadi gubernur DKI, agar keputusan gubernur menguntungkan pengembang.

"Kita melihat bahwa selama ini pak Jokowi orangnya bersih, termasuk Pak Ahok," ucap anggota Komisi X DPR RI ini.

Namun, ia meminta diperjelas makna dari bantuan dari pengembang tersebut. Apakah untuk pembangunan Jakarta atau untuk kepentingan Jokowi melakukan kampanye.

"Ya pernyataan itu kan perlu dijelaskan maknanya. Apakah pengembang memberikan bantuan kampanye atau dengan pengembanga pembangunan di Jakarta lebih baik, dan itu menjadi point bagus bagi pak Jokowi," tandas Dadang.(yn)