Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Senin, 29 Des 2014 - 17:06:21 WIB
Bagikan Berita ini :

Tiga Lembaga Pemberantas Korupsi Belum Bersinergi

38korupsi Masih Ada.jpg
Ilustrasi Korupsi di Indonesia (Sumber foto : dok teropongsenayan.com)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh tiga lembaga masih berjalan sendiri-sendiri. Dengan kata lain belum ada sinergi dari KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian. "Padahal, KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian merupakan trisula utama dan induk pemberantasan korupsi,” kata Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan kepada TeropongSenayan di Jakarta, Senin (29/12/2014).

Ade menjelaskan keberadaan KPK sudah menginjak usia 11 tahun. Namun kinerjanya belum mengalami perbaikan secara signifikan. "Ke depan, perlu merangkul Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI untuk bersama-sama memberantas korupsi karena tantangan semakin berat,” ujarnya

Lebih jauh Ade menjelaskan tiga lembaga hukum ini merupakan alat untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. "Ada beberapa kasus yang mandeg di Kejaksaan Agung seharusnya KPK bisa melakukan koordinasi dan supervisi," terang dia lagi.

Seperti diketahui, KPK pada 29 Desember 2014 ini merayakan hari ulang tahunnya. Lembaga anti rasuah ini berdiri berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. (ec)


tag: #Mural  #LSM  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Legislator Dorong Pemerintah Pastikan Transisi Energi ke B50 Tak Abaikan Perlindungan Bagi Petani

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 04 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari mendorong Pemerintah untuk memastikan kebijakan transisi energi melalui peningkatan kadar biodiesel dari B40 menjadi B50 pada ...
Berita

Akademisi: Proyek Jalan Trans Halmahera Menguntungkan Perusahaan Tambang, Bukan Rakyat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Astuti N Kilwouw menilai proyek pembangunan Jalan Trans Halmahera bukan ditujukan untuk kepentingan rakyat, melainkan ...