JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Komisi VI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan tiga Dirut bank BUMN yakni Mandiri, BNI dan BRI.

Agenda rapat sendiri membahas evaluasi peminjaman uang ketiga bank BUMN itu dari China Development Bank (CDB).

Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi VI DPR RI mempertanyakan realisasi penggunaan pinjaman uang dari CDB.

"Bank melakukan pinjaman itu hal yang biasa, cuma penggunaannya tentu saja didasari production banking begitu, tingkat kehati-hatian bank. Tapi negara ini sedang disibukkan pembangunan infrastruktur, disitulah sebenarnya yang diinginkan menteri BUMN bahwa dana pinjaman bank itu banyak dioptimalkan untuk akselerasi infrastruktur itu," kata Farid Al Fauzi, wakil ketua Komisi VI DPR di ruang rapat Komisi VI kompleks Parlemen Jakarta, Senin (29/8/2016).

Sementara itu, anggota Komisi VI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengingatkan bahwa menambah utang di tengah kondisi fiskal negara sedang tidak optimal perlu kehati-hatian.

"Hutang negara kita kepada asing udah Rp 4.300 triliun, nanti tambah banyak utang kita," tandas dia.

Tak hanya itu, Bambang pun menyesalkan penggunaan dana pinjaman tersebut yang tidak menyentuh program padat karya, tapu justru lebih menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur. Selain itu ketiga bank BUMN tersebut juga lebih banyak memikirkan bagaimana caranya kembali melakukan pinjaman pada CDB.

"Dana pinjaman berikutnya kapan dan jumlahnya berapa? Pinjaman yang ada ini aja gak dialokasikan ke pangan, tapi ke infrastruktur, tidak juga ke program pemerintah seperti pariwisata," ketus dia.(yn)