JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan mengatakan, usulan Gubernur DKI Jakarta Baruski Tjahja Purnama atau Ahok yang mengusulkan agar pemilihan Gubernur dipilih Presiden, dinilai Ahok tak paham bernegara.

"Ya itulah pendapat orang yang tidak paham bernegara. Konstitusi menyatakan Indonesia itu "dibagi atas" bukan "terdiri dari", oleh karena itu setiap kepala daerah itu harus paham karakteristik dan pengertian "daerah" seperti apa. Apakah Jakarta merupakan "daerah" dan bagian dari wilayah NKRI, kalau iya maka berlakukanlah hal dengan sama dengan daerah-daerah lain, karena nanti implikasinya sangat luas dan merusak konstruksi ketatanegaraan dan prinsip umum pemerintahan daerah," kata Arteria dalam pesan singkatnya, Rabu (31/8/2016).

Kecuali, kata Arteria, ada kesepakatan kebangsaan yang menyatakan bahwa Jakarta bukan termasuk dalam pengertian daerah, sehingga bisa kita buat seperti Kementerian atau badan khusus yang menegelola wilayah ibukota, sehingga tidak perlu pakai DPRD lagi dan Pendapatannya langsung ke negara tidak ke APBD DKI lagi, nah itu sah-sah saja.

"Tapi kan jangan maunya dipilih presiden tapi kelola APBD DKI Jakarta, itu namanya tipu dan bodohi rakyat, karena APBD itu wujud kedaulatan rakyat, nah kepala daerah yang melaksanakan pemerintahan daerah di bidang eksekutif baik itu Gubernur, Bupati diberikan kewenangan untuk mengelola APBD oleh rakyat, sehingga apresiasi rakyat terhadap yang bersangkutan sebagai pemimpin yang legitimate dipilih rakyat secara langsung melalui pemilu yang demokratis," ucapnya.

Jadi, kata Anggota Komisi II ini Ahok jangan minta yang konyol, tidak masuk akal dan inkonstitusional, hukumnya kan kepala daerah itu dipilih rakyat melalui pemilihan kepala daerah yang luber jurdil, pengecualian itu diberlakukan juga bagi daerah khusus, daerah otonomi khusus, daerah istimewa kecuali DIY karena alasan historis.

"Jangan mau dipilih presiden tapi pakai APBD rakyat DKI yang maha dahsyat besarannya, kan namanya pengen enaknya aja," katanya. (icl)