Pengangkatan Panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden selaku Kepala Negara & pengangkatan Kapolri adalah hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Dalam melakukan suksesi di tubuh Polri, Presiden tak perlu ragu mengambil calon Kapolri dari perwira tinggi bintang dua atau Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi. Yang penting sebelum diusulkan ke DPR untuk dilakukan fit and proper tes, dinaikan dulu pangkatmya menjadi bintang tiga atau Komisaris Jendral (Komjen) Polisi.

Kebijakan mengambil calon Kapolri dari Pati Polisi bintang dua telah dimulai dengan penunjukan Marsekal Muda TNI (bintang dua) Agus Supriatna menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU). Dalam waktu singkat, KSAU diangkat sebagai KASUM TNI berpangkat Letjend, lalu diangkat jadi KSAU.

Padahal, di TNI Angkatan Udara saat ini ada tiga perwira tinggi bintang tiga atau Marsekal Madya, yaitu Wakil KSAU Marsekal Madya TNI Bagus Paruhito, Komandan Sesko TNI Marsekal Madya TNI Ismono Wijayanto & Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI FHB Soelistyo.

Pengalaman yg sama juga pernah terjadi di dalam tubuh Polri, pengganti Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri, yaitu Irjen Polisi Timur Pradopo juga diambil dari pati Polri bintang dua yg ketika itu menjabat Kapolda Mentro Jaya. Timur dinaikan pangkat menjadi bintang tiga pada jam empat sore menjadi Kabaharkam & dua jam kemudian diajukan Presiden SBY ke DPR menjadi calon Kapolri.

Banyak pertimbangan untuk mengangkat Kapolri, selain aspek kenegaraan untuk membantu Presiden mewujudkan tujuan pembangunan, pertimbangan lain adalah aspek kekuasaan. Jangan sampai pengangkatan Kapolri baru (bintang tiga), menuai badai serangan dari musuh politik Presiden, karena calon Kapolri masih menjadi bagian dari penguasa sebelumnya. (b)

* Kisman Latumakulita, politisi NasDem, dan Direktur Eksekutif Insitute for Strategic and Indonesia Studies (ISIS)