JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Komisi VII DPR mengapresiasi langkah pemerintah yang berhasil membuat harga bahan bakat minyak (BBM) di Papua sama dengan di Jawa.

"‎Maka kalau pemerintah memutuskan seluruh harga untuk seluruh nusantara, termasuk Papua pasti mempunyai dampak positif. Pertama, daya beli akan meningkat, kedua ada peluang untuk mempercepat pembangunan di pulau Papua," kata Anggota Komisi VII DPR Kurtubi di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Politikus NasDem ini menyatakan, keputusan ini merupakan implementasi keadilan BBM bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Dan lebih jauh lagi kebijakan ini menjadi bagus sekali menjaga keutuhan wilayah NKRI jangan sampai dibiarkan berlarut, jangan sampai ini menjadi alasan bagi Papua untuk memisahkan diri dari NKRI kalau harga bbm yang mereka bayar lebih mahal, bahkan kita dengar Rp 100 ribu perliter," ucapnya.

Dengan harga BBM yang sama rata, kata Kurtubi, Presiden Jokowi telah menunjukkan bahwa Papua bagian dari NKRI satu wilayah yang tidak bisa dipisahkan.

Kurtubi mengatakan, pihak Pertamina harus mematuhi keputusan Presiden Jokowi ini, walaupun nantinya akan mengalami kerugian.

"Ingat Pertamina merupakan perusahaan negara yang berkewajiban menyalurkan BBM ke seluruh nusantara. Pasti ini membebani beban Pertamina, karena Pertamina perusahaan negara maka dengan gampang bisa diatur bahwa subsidi untuk distribusi bisa dibiayai dengan keuntungan dari kegiatan lain," pungkas dia memberi masukan.(yn)