Berita
Oleh M Anwar pada hari Sabtu, 29 Okt 2016 - 07:08:27 WIB
Bagikan Berita ini :

Menkeu Klaim Rasio Utang Indonesia Tetap Terjaga

63sri_mulyani_indrawati.jpg
Sri Mulyani (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa rasio utang pemerintah terhadap PDB akan terus terjaga pada kisaran 27 persen, meski pada APBN 2017 terdapat porsi penambahan utang baru untuk menutup defisit.

"Kita akan tetap menjaga (rasio utang) agar tidak mengalami kenaikan tajam, saat Indonesia melakukan langkah-langkah melindungi ekonomi dari tekanan global maupun prioritas pembangunan," katanya di Jakarta, Jumat (28/10/2016).

Sri Mulyani mengatakan, ada tambahan pembiayaan dari penerbitan surat utang Rp 384,7 triliun dalam APBN 2017, yang akan dimanfaatkan untuk pendanaan investasi maupun kegiatan pembangunan yang produktif.

Ia menjelaskan, utang tersebut akan dimanfaatkan pemerintah bagi pembangunan infrastruktur proyek strategis, penguatan modal bagi pengusaha kecil dan insentif pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun, dia juga memberikan perhatian terhadap neraca keseimbangan primer, yang pada APBN 2017 mencapai Rp109 triliun, yang berarti pemerintah masih menanggung beban bunga utang cukup tinggi tahun depan.

"Kami akan terus memperbaiki pondasi fiskal sehingga beban bunga akan mengalami penurunan dengan adanya confident terhadap prospek kebijakan APBN yang prudent dan berhati-hati, namun cukup ambisius untuk membiayai perekonomian negara," katanya.

Untuk menjaga momentum perbaikan ekonomi terhadap tantangan global pada 2017, pemerintah tidak hanya bergantung dari pembiayaan utang, namun juga dari penerimaan pajak yang targetnya naik 13,5 persen dari proyeksi pencapaian pada 2016.

"Penerimaan pajak cukup ambisius karena naik 13,5 persen, tapi kami akan lakukan secara berhati-hati, agar target ini tidak terlihat tidak realistis dan menimbulkan masalah kredibilitas," kata Menkeu.

Penerimaan pajak pada 2017, kata dia, akan bertumpu dari pajak non migas yang diproyeksikan tumbuh 15 persen dengan memanfaatkan momentum dari pelaksanaan program amnesti pajak yang pencapaiannya dianggap sesuai harapan.

"Untuk mendorong pajak non migas, caranya dengan memanfaatkan perbaikan basis data pajak dan kepatuhan wajib pajak dari momentum amnesti pajak, serta melakukan perbaikan pada sejumlah regulasi terkait perpajakan," ujar Sri Mulyani.

Dari target penerimaan perpajakan pada APBN 2017 sebesar Rp 1.498,8 triliun, sebanyak Rp 751,7 triliun diharapkan bisa tercapai melalui Pajak Penghasilan (PPh) non migas, sedangkan sisanya sebagian besar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Rp 493,8 triliun.(yn)

tag: #apbn-2017  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Aksi Damai GPKR di Gedung Mahkamah Konstitusi untuk Menegakkan Kedaulatan Rakyat

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dengan semangat perjuangan tanpa titik kembali, hari ini Kamis 28 Maret 2024, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) akan kembali menggelar aksi damai bertempat di ...
Berita

KPK Diminta Jelaskan Alasan Periksa Shanty Alda di Kasus Dugaan Korupsi Abdul Gani Kasuba

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo mengatakan Penyidik KPK harus transparan dalam menangani perkara dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Maluku Utara nonaktif, Abdul Gani ...