JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Muhammad Syafi'i menilai, Pemerintah Indonesia telah mempertaruhkan kesatuan dan persatuan bangsa hanya untuk seorang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menurut Syafi'i, Ahok seolah kebal hukum dalam beberapa kasus yang diduga menyangkutnya seperti Rumah Sakit Sumber Waras dan Reklamasi Teluk Jakarta.

Maka itu, lanjut dia, sangat wajar bila demo 4 November nanti sejumlah ormas mendesak adanya penegakan hukum kepada Ahok terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok perihal Surat Al Maidah ayat 51.

"Kita bertanya ada apa di negeri ini, apa rencana penguasa dibalik semua ini?," kata kata Syafi'i saat dihubungi, Jakarta, Senin (31/10/2016).

Anggota Komisi III DPR ini pun menegaskan, kalau penegakan hukum yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri telah mengecewakan banyak pihak, lantaran tidak tegas memproses kasus Ahok. Untuk itu, kata Syafi'i, jangan salahkan masyarakat bila nanti ada situasi tak terkendali atas dampak kasus Ahok.

"Kalau dalam situasi tidak terkendali itu sama sekali bukan kesalahan masyarakat, sama sekali tidak, itu memang skenario dari pemerintah," tegasnya.

"Kalau kita baca di Pasal 156 a KUHP penistaan agama memang jelas delik pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Maka itu, sederhana saja kok, tangkap Ahok ya diproses, selesai," tambahnya. (icl)