Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Rabu, 02 Nov 2016 - 05:12:50 WIB
Bagikan Berita ini :

Bareskrim Bertele-Tele Usut Ahok, Maka Ini Dampaknya

68ahokjagabacot.jpg
Demo Bela Islam (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Presiden PKS Sohibul Iman mendesak, Bareskrim Mabes Polri untuk tidak bertele-tele melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait kasus dugaan penistaan agama soal Surat Al Maidah ayat 51.

Pasalnya, bila Bareskrim tidak bergerak cepat, maka akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat khususnya dalam hal penegakan hukum.

"Kalau sudah begitu akan terjadi ketidakpercayaan atas lembaga hukum," kata Sohibul di Gedung MD Building, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2016).

Sohibul menjelaskan, kalau dalam aksi 4 November nanti tidak ada kepentingan politik sama sekali. Justru, lanjut dia, demo tersebut meminta Bareskrim Mabes Polri untuk tidak bermain politik.

"Kalau sudah dimasuki politik ini semrawut. Mari sama-sama untuk tidak intervensi proses hukum. Para penegak hukum jangan main politik. Insya Allah negara hukum kita bisa tegak," pungkasnya. (icl)

tag: #ahok  #islam-menggugat-ahok  #lawan-ahok  #penistaan-agama  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
HUT R1 2025 AHMAD NAJIB
advertisement
HUT RI 2025 M HEKAL
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
HUT RI 2025 SOKSI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

AdMedika Dipercaya RS Azra Implementasi Host Bridging System Demi Percepatan Layanan Pasien

Oleh Sahlan Ake
pada hari Sabtu, 20 Sep 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Menjadi yang pertama di Bogor, AdMedika, anak perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan RS Azra resmi menggelar peresmian Host to Host Bridging System di Training ...
Berita

Legislator Muda Demokrat Harap Reformasi Kebijakan TKDN Berdampak Langsung ke Masyarakat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang menerbitkan aturan reformasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN. Reformasi kebijakan TKDN ini tertuang ...