JAKARTA TEROPONGSENAYAN) - Dari kacamata hukum tata negara, status sebagai tersangka tidak berpengaruh bagi Budi Gunawan jika ingin diangkat menjadi Kapolri. Sebab, demikian kata salah seorang pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin, status tersangka belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena sifatnya masih dugaan atau asumsi.

“Status tersangka itu kan baru sangkaan, baru asumsi dan harus dibuktikan di pengadilan. Jadi, biarlah itu nanti proses berlangsung, tetapi proses pencalonan Kapolri juga harus jalan. Intinya, kehidupan bernegara tidak boleh berhenti karena hanya ada status tersangka,” tutur Irman menanggapi polemik pro kontra atas penetapan status tersangka kepada Komjen Budi Gunawan yang sedang dalam proses uji kelayakan dan kepantasan (fit and proper test) sebagai calon Kapolri.

Oleh Presiden Jokowi, dia digadang-gadang menggantikan Jenderal Pol Sutarman yang baru akan pensiun pada Oktober tahun ini. Menurut Irman, status tersangka itu sifatnya personal jadi tidak hars dierima oleh umum, apalagi masih membutuhkan proses pembuktian.

Apa yang dilakukan DPR dengan melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan dann menyetujui pencalonan Budi sebagai Kapolri sudah benar. "Karena presiden sudah menyampaikan calon Kapolri dan DPR yang memprosesnya. Sikap Kepala Negara yang tidak langsung mencabut atau menghentikan pencalonan Budi Gunawan juga elegan,” kata Irman.

Dikaitkan dengan persoalan moral dan etika, Irman pun menjawab tidak. Sebab, soal itu adalah soal hukum. "Kecuali hukum telah menetapkan Budi Gunawan bersalah. Jadi, sebelum ada penetapan pengadilan, Budi Gunawan harus dianggap tidak bersalah, ujarnya. (b)