Berita
Oleh Alfian Risfil Auton pada hari Selasa, 22 Nov 2016 - 07:27:57 WIB
Bagikan Berita ini :

Pemerintah tak Berhak Larang Umat Islam Berunjuk Rasa

1hmilagi.jpg
iskusi Publik Kesatuan‎ Aksi Keluarga Besar HMI; 'Akankah Ahok Dipenjara?' di kantor PB HMI di jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016 (Sumber foto : Alfian/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Permadi Satrio Wiwoho menentang keras arogansi ‎Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang melarang unjuk rasa Bela Islam jilid III, yang rencananya akan digelar pada 2 Desember 2016 mendatang.

Permadi juga mengingatkan, agar Tito tidak bermanuver dengan membuat pernyataan atau mengumbar isu agenda makar yang justru kian menyudutkan umat Islam.

"Demo 212 harus tetap berlanjut. ‎Siapapun yang coba membendung, mari kita libas. Kita tidak ada urusan dengan makar," kata Permadi dalam diskusi publik yang digelar Kesatuan Aksi Keluarga Besar HMI bertajuk 'Akankah Ahok Dipenjara?"' di Kantor HMI, Jalan Sultan Agung Nomor 25 A Guntur, Jakarta, Senin (21/11)

Sebab, menurut Permadi, aksi unjuk rasa merupakan instrumen demokrasi yang dijamin oleh konstitusi, sehingga umat Islam berhak berekspresi dan menyatakan pendapat dimuka umum.

"Ini (aksi 212) adalah hak konstitusi yang dijamin Undang-undang. Sehingga siapapun yang melarang demo, berarti dia telah melanggar UU. Mereka harus dilawan," katanya.

Karenanya, Permadi mengajak umat Islam merapatkan barisan dan tidak kendor sedikitpun.

"Mari maju terus, jangan kendor. Ini adalah gerakan menuntut keadilan dan kesetaraan hukum," tegas dia.

"Polisi jangan aneh-aneh, buktinya aksi 411 kemarin berlangsung tertib dan damai. Tuduhan Jokowi yang menyebut ada yang menunggangi juga tidak pernah terbukti," tegas dia.

Dengan demikian, Permadi memprediksi, jika Kapolri melarang aksi 212, jutaan massa akan tumpah ruah dan bisa berujung revolusi dan tumbangnya rezim Jokowi-JK.

"Jika aksi 212 dibendung, akan ada air bah yang meluber kemana-mana dan bukan tidak mungkin berujung pada gerakan revolusi," katanya.‎

"Dimana-mana, jika aliran air (arus massa) dibendung, pasti meluber. Ini sudah hukum alam yang tidak bisa‎ dihindari," ucap Permadi.

Lebih jauh, Permadi mengaku, sejak awal dirinya sudah mencium gelagat adanya upaya-upaya provokasi yang dilakukan penguasa dan aparat keamanan.‎

"Kenapa aksi parade Bhinika Tunggal Ika disambut baik dan gegap gempita. Sedangkan hal berbeda ditunjukkan Jokowi dan Polri pada massa aksi 411. Presiden dengan kepongahannya tidak mau menerima perwakilan ulama.‎ Saya ingatkan, Polri jangan coba-coba mengadu domba rakyat," ungkapnya. (icl)

tag: #ahok  #hmi  #jokowijk  #kahmi  #lawan-ahok  #penistaan-agama  #polri  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Berita Lainnya
Berita

Heboh, Video Ma'ruf Amin Diganggu Coretan Merah, Panitia Webinar Diminta Cari Penyebabnya

Oleh Rihad
pada hari Kamis, 04 Jun 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Sebuah kejadian jangal  terjadi ketika tayangan video Wakil Presiden Ma"ruf Amin diganggu saat menjadi pembicara dalam Webinar di Universitas Islam Negeri (UIN) ...
Berita

Masjid di Jakarta Mulai Dibuka Kembali, Perhatikan Ketentuan Buat Jamaah

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- DKI Jakarta telah membuka tempat-tempat ibadah di Jakarta mulai Jumat (5/6). "Masjid, mushala, gereja, vihara, pura, klenteng semua sudah mulai bisa membuka Tapi, ...