Opini
Oleh Emka Abdullah pada hari Selasa, 20 Jan 2015 - 01:53:18 WIB
Bagikan Berita ini :
Pemilihan Kapolri Beraroma Suap

Fitra Desak KPK Periksa Anggota Komisi III DPR

30Gedung KPK (eko).jpg
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Sumber foto : Eko S Hilman/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota Komisi III DPR yang diduga menerima 'aliran dollar' terkait dengan pemilihan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan.

"KPK harus segera turun tangan menyelidiki kemungkinan adanya aliran dana itu," ujar Uchok Sky Khadafi, Koordinator Fitra kepada TeropongSenayan, Senin (19/1/2015).

Seperti diketahui dalam pemilihan calon tunggal Kapolri, sembilan fraksi partai di DPR menyetujui pencalonan Komjen BG. Hanya Fraksi Partai Demokrat yang menolak mencalonkan Komjen BG menjadi pucuk pimpinan Polri itu.

Ucok menilai isu adanya aliran dollar ke Komisi III DPR itu sangat kuat. Sebab, para anggota Komisi hukum itu melakukan sikap yang berlawanan dengan logika publik yang menganggap Budi Gunawan tidak pantas diangkat menjadi Kapolri karena statusnya tersangka. "Nah itu pasti ada apa-apanya," duganya.

Komjen Budi Gunawan disangka melanggar pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2, pasal 12 atau 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(yn)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #KPK  #Budi Gunawan  #Fitra  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
KURBAN TS -DD 2025
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Selesaikan Polemik Ijazah Presiden Jokowi dengan Transparansi, Bukan Kriminalisasi

Oleh Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., LL.M.
pada hari Sabtu, 02 Agu 2025
Polemik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, telah berulang kali mencuat dan menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Sebuah persoalan yang sebenarnya bisa selesai ...
Opini

MEMBACA ABOLISI TOM LEMBONG

TEROPONGSENAYAN.COM - Jakarta, Presiden Prabowo Subianto membuka lembaran baru dalam sejarah hukum Indonesia dengan memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Trikasih ...