JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengatakan, sangat ironi jika dana setoran haji sampai dipakai pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Sebab, terang Sodik, dana tersebut mayoritas merupakan uang jamaah haji yang berada di desa-desa.

Untuk itu, Sodik meminta Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim harus ekstra hati-hati jika ingin mengeluarkan kebijakan tersebut.

"Tidak sedikit dari jamaah yang miskin yang sisihkan uang makan dan uang pakaian serta kebutuhan hidup lainnya untuk nabung agar bisa haji. Niat mereka nabung uang benar-benar hanya untuk ibadah malah dipinjemin kepada pemerintah," kata Sodik kepada TeropongSenayan di Jakarta, Senin (9/1/2017).

Lebih jauh, politisi Gerindra ini mengungkapkan, kalau negara seperti Malaysia justru membantu pendanaan jamaah haji warga negaranya agar bisa diberangkatkan.

"Dalam masa sidang yang akan datang, kami akan agendakan. Sebab, hal itu harus dibicarakan dulu dengan DPR," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana membentuk investasi dari dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang jumlahnya triliunan rupiah untuk membangun infrastruktur.

Rencana Jokowi itu diutarakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden di Istana Bogor, Jumat (5/6/2016) lalu.

Menurut Presiden, kata Lukman, investasi berbentuk infrastruktur sangat menguntungkan. Sejauh ini akumulasi dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2014 mencapai Rp 73,79 triliun.

Bila ditarik sampai tahun 2022 diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp 147,67 triliun. Dengan besaran dana itu, Jokowi menginginkan dana tersebut harus dikelola dengan baik dengan diisi oleh kalangan profesional, bukan dari orang-orang politik.(yn)