JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)–Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) mestinya ditunda dulu sampai ada validasi data agar benar-benar akurat. Kenyataannya pembagian bantuan yang dimaksudkan untuk rakayt tidak mampu dari pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla tersebut ternyata salah sasaran.

"Tunda dululah. Kita tak mau ada saling menyalahkan siapa yang harus bertanggung jawab soal ini, tapi kenyataannya banyak yang salah sasaran. Orang miskin nggak dapat orang mampu justru dapat," kata anggota DPR dari Komisi VIII Rahayu Saraswati Djoyohadikusumo di sela-sela rapat kerja dengan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, di Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Kemensos memang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) namun, kata Saraswati, banyak data yang tidak sinkron dengan program pemberantasan kemiskinan tersebut. "Kita dukung program yang bagus, karena itu pemerintah perlu satu suara. Lihat saja, data November 2014 saja masih tidak akurat," terangnya.

Saraswati menceritakan pengalaman di daerah pemilihannya Jawa Tengah IV yang meliputi Sragen, Karanganyar dan Wonogiri. Sedikitnya ada 300 keluarga yang belum terdata sebagai penerima PSKS. "Itu yang saya temukan di dapil, jumlah itu pun saya ambil secara acak," imbuhnya.

Mendapat desakan ini, Mensos Khofifah mengatakan bahwa soal validasi atau pun pemutakhiran data bukan tugasnya tetapi urusan pemda. “Pemutakhiran data melalui musyawarah desa atau kelurahan,” terangnya.

Meski demikian, kata Khofifah, dia tahu sudah ada instruksi dari menteri dalam negeri kepada pemda untuk pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Bila data belum dimutakhirkan, berarti instruksi tersebut belum dijalankan. “Ya mari kita benahi sama-sama," katanya.(ss)