JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Istibsyaroh menemui Presiden Israel, Reuven Rivlin di Tel Aviv.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta Istibsyaroh mempertanggungjawabkan tindakannya itu.

Menurut TB, sikap Indonesia masih tetap ingin memperjuangkan Palestina untuk merdeka penuh dari jajahan Israel. Untuk itu, ia mendesak MUI mengklarifikasi, apakah kunjungan itu atas nama Indonesia atau bukan.

"Harus ada klarifikasi oleh yang bersangkutan," kata TB saat dihubungi di Jakarta, Jumat (20/1/2017).

Lebih jauh, TB mengungkapkan, sejak Indonesia merdeka, tidak ada seroang pun pejabat negara yang diizinkan masuk ke Israel.

"Tidak ada begitu, kalau masyarakat umum silahkan saja," tuturnya.

MUI sebelumnya menegaskan akan membahas sanksi yang bisa dikenakan kepada Istibsyaroh.

"Saya kira iya (sanksi). Pasti akan dirapatkan di rapat pleno hari Selasa (24/1/2017)," kata Ketua Komisi Hukum MUI Pusat HM Baharun saat dihubungi.

Dia menjelaskan penentuan sanksi harus dibahas lewat rapat. Lagipula, kabar Istibsyaroh bertemu dengan Presiden Israel juga belum dikonfirmasikan langsung ke Istibsyaroh. Maka langkah konfirmasi perlu dilakukan terlebih dahulu.

"Beliau sebagai salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia mesti didengar dulu penjelasannya. Secara internal ada tabayun. Saya kira dipanggil dulu, ikut rapat. Begitulah prosesnya," tutur Baharun.

Baharun menyebut tindakan bertemu dengan Presiden Israel sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan, karena Israel telah zalim kepada Palestina. Indonesia sendiri dalam posisi mendukung kemerdekaan Palestina.(yn)