JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kapolri Jenderal Tito Karnvian menduga ada kepentingan politik terkait Pilkada DKI dalam aksi 11 Februari 2017 atau 'Aksi 112' besok.

"Masih cukup kental aroma politik dari masalah ini, kita melihat bahwa masalah keagamaan sebaiknya tidak dikaitkan dengan masalah politik," kata Tito dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (10/2/2017).

Untuk itu, Tito melarang aksi 112 itu diisi dengan kegiatan jalan kaki atau longmarch.

"Beberapa ormas Islam besar, Muhammadiyah dan PBNU tidak mendukung aksi ini. Mobilisasi masa erat hubungan dengan politik Pilkada," ucap dia menegaskan.

Tito mengaku Polri, Panwaslau, KPU DKI, Plt gubernur, Pangdam telah melakukan koordinasi dan meminta aksi 11 Februari dengan aksi longmarch tidak dilakukan karena melanggar hukum.

"Melanggar UU Pilkada dan penyampaikan pendapat di muka umum, mengganggu publik, mengganggu hak orang dan ketertiban umum. Apalagi mengusung isu politik. Karena itu, tegas melakukan penolakan," katanya.

Dalam konferensi pers itu, selain Kapolri, turut hadir Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Pangdam Jaya Mayor Jenderal Teddy Lhaksmana, Kapolda Metro Jaya, Irjen M Iriawan dan jajalan Polri dan TNI.(yn)