Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Rabu, 15 Feb 2017 - 13:48:01 WIB
Bagikan Berita ini :

Istana Tegaskan Grasi Antasari Sesuai Mekanisme Konstitusi

50mensesneg.jpg
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Istana Kepresidenan menepis tudingan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal pemberian grasi yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Antasari Azhar yang dianggap bermuatan politis. Pemberian grasi tersebut sudah merujuk kepada mekanisme dan ketentuan konstitusi.

"Saya ingin menegaskan bahwa Presiden itu memberikan grasi kepada Antasari Azhar sebagaimana diperintahkan di dalam konstitusi. Kalau Anda baca dalam Undang-Undang kita pasal 14, Presiden dalam memberikan grasi itu harus memperhatikan pertimbangan dari MA. Jadi prosedur itu dilalui betul oleh Presiden," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/2/2017).

Pratikno sendiri membawa serta sejumlah dokumen termasuk pertimbangan Mahkamah Agung (MA) yang digunakan sebagai bahan dalam memutuskan pemberian grasi tersebut.

Menurut dia, Presiden sudah merujuk berbagai pertimbangan termasuk Mahkamah Agung (MA), Jaksa Agung, Kementerian Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM, dan lain-lain.

"Jadi dokumen ini saya bawa gara-gara ada pertanyaan terus. Presiden harus merujuk pada pertimbangan MA, pertimbangan jaksa agung, Polhukam, Kumham, dan lain-lain dan di dalam konstitusi jelas harus mempertimbangkan dari MA," katanya.

Dan Mahkamah Agung, kata Pratikno, memberikan pertimbangan tersebut yang isinya adalah Antasari Azhar pantas untuk diberi grasi.

"Jadi atas rujukan itu Presiden memberikan grasi, saya kira jangan dihubung-hubungkan ini dengan agenda apa, agenda apa, cukup ini sudah proses yang berlaku dan sebagaimana dinyatakan dalam UUD. Hanya itu saja," katanya.

Pratikno menegaskan bahwa Presiden dalam memberikan grasi tersebut sudah melalui prosedur dan jelas memperhatikan pertimbangan yang positif.

Ia menambahkan, prosedur pemberian grasi kepada Antasari pada intinya sudah melalui mekanisme yang seharusnya yang biasa dilakukan sesuai perundangan yang berlaku.

"Ini prosedur pemberian grasi yang biasa saja kalau ada Pak Antasari gini gitu ya itu urusan pribadi Pak Antasari," katanya.

Pratikno sendiri mengaku tidak ikut serta mendampingi ketika Presiden Jokowi bertemu Antasari beberapa waktu lalu.

"Saya enggak ikut tapi prinsipnya bercerita tentang pengalaman beliau di KPK, penegakan hukum," katanya.

Ia mengatakan, Istana merasa perlu memberikan keterangan soal mekanisme dan prosedur pemberian grasi kepada publik mengingat banyak yang meributkan dan mempertanyakan hal itu.

Menurut dia, pemberian grasi sendiri sudah ratusan yang diberikan oleh Presiden Jokowi.

"Kalau grasi ini kan bukan yang pertama kali sudah ada ratusan grasi diberikan oleh Presiden jangan apa-apa dihubung-hubungkan dengan Presiden," katanya.

Ia mengajak masyarakat agar segala sesuatu dikembalikan ke proporsinya bahwa grasi diberikan dengan mekanisme biasa dan jangan semuanya diarahkan ke Istana.

"Makanya ini tadi Presiden saya lapori Pak itu, loh bagaimana ini mekanisme, cek coba mekanismenya. Saya bilang jelas Pak mekanismenya ada pertimbangan dari MA dan itu kewajiban Presiden untuk memperhatikan pertimbangan MA.Bapak sudah sangat memperhatikan pertimbangan MA, jadi Bapak enggak perlu risau dengan ini karena kita melalui mekanisme jelas," kata Pratikno. (plt/ant)

tag: #antasari-azhar  #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Donald Takan Tinjau Ulang UU Yang Lindungi Perusahaan Medsos

Oleh Aries Kelana
pada hari Kamis, 28 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Gegara menganggap beberapa perusahaan media sosial (medsos) tidak netral dan terlibat dalam aksi politik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan meninjau ...
Berita

Pedagang Indramayu Mondar-mandir ke Jakarta, Ternyata Positif Covid 19

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Indramayu  mengumumkan ada satu pasien positif corona usai libur lebaran. Pasien positif tersebut berinisial J ...