Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Selasa, 28 Mar 2017 - 08:09:47 WIB
Bagikan Berita ini :

FPPP Janji Akan Berjuang Merevisi Permenhub

34oline.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Belum adanya payung hukum bagi para pengemudi ojek online membuat mereka resah.

Mereka berharap pada wakil rakyat agar keberadaan mereka diperhatikan dan diakomodir dalam sebuah aturan untuk memenuhi aspek legalitas.

"Kita berharap ada payung hukum yang menaungi ojek online. Kita minta legalitas kita diakui," ujar Badai Asmara salah satu perwakilan pengemudi ojek online saat beraudiensi dengan FPPP di Komplek Parlemen Jakarta, Senin (27/03/2017).

Tak hanya itu, Badai juga berharap agar keberadaan mereka terakomodir dalam permenhub 32 tahun 2016.

"Transportasi online yang sudah banyak masa tidak bisa dibuat undang-undang baru," tandasnya.

Sementara itu, ketua FPPP Reni Marlinawati mengaku sepakat jika ojek online diatur dalam undang-undang.

"Posisi mereka harus diperjelas legalitasnya," tandas Reni.

Lebih jauh Reni juga memandang perlu aturan yang lebih rinci soal kesamaan tarif antar penyedia aplikasi. Selama ini, soal kesamaan tarif sama sekali belum tersentuh sehingga, antar penyedia aplikasi tidak terjadi persaingan tarif yang akan merugikan sesema penyedia aplikasi.

"Jadi pemerintah penting untuk mengatur dan meregulasi keberadaan mereka. Saya nanti akan sampaikan dikomisi agar Permen 32 direvisi kembali dan ditambah klausul yang mengatur khusus terkait kendaraan roda dua," pungkas dia. (icl)

tag: #menteri-perhubungan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...