JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Presiden Joko Widodo menyinggung soal perombakan kabinet atau reshuffle dalam Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).

Menangapi hal ini, politikus Hanura Dadang Rusdiana menilai wajar Presiden Jokowi berbicara seperti itu. Pasalnya, reshuffle hak Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Reshuffle kan hak penuh presiden. Presiden yang berhak penuh dalam menilai pencapaian kinerja dari masing-masing menteri. Kita tahu bahwa Presiden Jokowi itu tipe pemimpin dengan perhitungan yang selalu terukur. Beliau tidak mau pencapaian kinerja kementerian itu hanya bersifat pencitraan, mesti ada hitungan kuantitatif yang jelas. Maka wajar kalau beliau melempar isu reshuffle," kata Dadang saat dihubungi, Senin (24/4/2017).

Mengenai siapa yang akan direshuffle tentunya siapapun tidak boleh mengira-ngira siapa yang akan diganti. "Penafsir tunggal" atas reshuffle itu hanya ada di Pak Jokowi.

"Tentunya semua partai harus siap dengan keputusan Presiden, tentang nama dan kapan reshuffle itu dilakukan," katanya.

Partai-partai pendukung pemerintah hanya berhak untuk patuh pada keputusan yang akan diambil presiden. (icl)