JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menilai, rencana pemerintah membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan sikap yang berlebihan.

"Mari cek apa yang salah dengan HTI. Pertama, dasar pembentukannya sudah sesuai dengan UU keormasan. Kedua, aksi-aksinya tidak ada yang makar atau berbau makar. Ketiga, visi dan misinya adalah sebuah tawaran ide yang mereka perjuangkan dengan langkah dan cara-cara konstitusional. Jadi apanya yang salah? Apakah karena dia membawa Islam dan rezim sekarang seperti Islamophobi?," kata Sodik saat dihubungi, Senin (8/5/2017)

Selain itu, lanjut dia, rencana tersebut juga menyiratkan bahwa pemerintah tidak siap dengan sebuah perbedaan.

"Bukan saja tidak efektif tapi tidak demokratis, otoriter dan memasung peradaban," tandas politisi Gerindra itu.

Diungkapkannya, di negara-negara lain termasuk di Eropa, HTI ada dan tidak dibubarkan. Selain itu, lanjut Sodik, aksi-aksi organisasi pengusung konsep khilafah itu tidak meresahkan.

"Soal ide atau gagasan seharusnya dihadapi dengan diskusi bukan dibubarkan. Saya khawatir ini akan membuat gejolak yang tidak perlu. Saya pikir organisasi-organisasi yang menurut ummat dan masyarakat termasuk aliran sesat dan meresahkan masyarakat, itu yang harus lebih diperhatikan pemerintah," tandas dia.(yn)