Berita
Oleh Sahlan pada hari Selasa, 09 Mei 2017 - 16:14:09 WIB
Bagikan Berita ini :

Soal Vonis Ahok, Tuduhan Politisi PDIP: Putusan Hakim karena Tekanan

21charleshonorispdiperjuangan.jpg
Charles Honoris (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Politikus PDIP Charles Honoris menuding, putusan majelis hakim PN Jakarta Utara yang memvonis 2 tahun penjara terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak murni proses hukum.

"Putusan hakim dalam kasus Ahok mengecewakan, hakim memutuskan bukan atas dasar fakta hukum tapi karena intervensi dan tekanan," kata Charles saat dihubungi, Selasa (9/5/2017).

Anggota Komisi I DPR itu melihat, sejak awal kasus Ahok beraroma politis ketimbang proses hukum.

"Inibukan karena adanya tindak pidana yang dilakukan seorang Ahok," ucapnya.

Charles menuding, selama masa persidangan ada upaya intervensi dan tekanan dari berbagai pihak soal kasus Ahok.

"Intervensi terhadap putusan hakim dilakukan melalui demonstrasi di jalanan, dari meja pimpinan DPR sampai komentar elite-elite partai politik. Terbukti, hakim lebih takut dengan tekanan dan intervensi ketimbang menerapkan keadilan,"‎ tandasnya.

Diketahui, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memvonis Ahok selama 2 tahun penjara karena secara sah terbukti melakukan penodaan agama pada Selasa (9/5/2017).

Di samping itu, majelis hakim juga memerintahkan kepada terdakwa Ahok supaya ditahan. Dan saat ini Ahok sudah berada di Rutan Cipinang, Jakarta Timur.(yn)

tag: #ahok  #pdip  #penistaan-agama  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

DPD Hanura DIY Resmi Dilantik, Siap Kibarkan "Bendera Singa" ke Seluruh Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 15 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) Partai Hanura melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Provinsi Dearah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2026-2031 di ...
Berita

Ferry Juan SH: OTT HGB Bogor Tambah Luka Partai Golkar, Saatnya Koreksi Kepemimpinan dan Kembali ke Khittah

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor kembali mengguncang perhatian ...