JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sekretaris Jenderal DPP PPP hasil Muktamar VIII 2016 Pondok Gede, Arsul Sani‎ senang bukan kepalang saat kali pertama mendengar kabar bahwa Abraham 'Lulung' Lunggana turut mengakui kepengurusan pimpinan Romahurmuziy (Romi).

Pasalnya, selama ini Haji Lulung dikenal sebagai salah satu kader terbaik PPP yang 'salah kamar' karena loyal kepada Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz (DF).‎

"Alhamdulillah... Tentu kami sangat mengapresiasi sekaligus mengajak beliau untuk bersama-sama membesarkan PPP dibawah kepengurusan PPP hasil Muktamar Pondok Gede," kata Arsul kepada TeropongSenayan, Jakarta, Senin (19/6/2017) malam.

Arsul menyatakan, pihaknya menyambut baik jiwa besar Haji Lulung sehingga mengantarkannya 'kembali pulang' ke Rumah Besar Umat Islam yang sah dan diakui Kemenkumham.

Tak lupa, dia pun mengajak para elite dan kader PPP yang selama ini bercerai berai bergabung dalam kepengurusannya untuk ikut bersama-sama membesarkan partai berlambang Ka'bah jelang Pemilu 2019.

"Sejak awal, komitmen kami kan memang membuka pintu islah. Dan ini kita buka bagi siapa saja yang ingin bersama membesarkan PPP," ucap Anggota K‎omisi III DPR RI‎ asal Dapil Jateng X itu.

Apalagi, tambah Arsul, selama dua tahun PPP terbelit konflik pihak yang ngotot bertempur via hukum adalah kubu DF.

"Itu kan (ulah) satu-dua orang saja yang sebenarnya bukan kader PPP (asli), mereka baru gabung PPP setelah Pileg 2014‎," ujar Arsul mengingatkan.

Untuk diketahui, sebelumnya Ketua DPW PPP DKI Jakarta yang juga Wakil Ketua DPRD DKI itu legowo menerima kemenangan Romi dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) tentang kepengurusan PPP.

Haji Lulung menghormati putusan MA karena tak ingin melihat PPP kedodoran lantaran terus menerus berkonflik.

Kepengurusan Romi resmi ditetapkan sebagai PPP yang sah berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) No. 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016. Putusan ini secara otomatis menganulir Putusan Kasasi nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/201 tanggal 2 November 2015 yang memenangkan kubu Djan Faridz.

"Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, tentu saya menghargai dan menghormati putusan PK MA, sebagaimana saya menghormati putusan MA nomor 601 yang saat itu memenangkan Pak DF (Djan Faridz). Jadi, sejak awal saya memang hanya patuh pada ketetapan hukum, ini kan negara hukum," kata Haji Lulung saat dikonfirmasi TeropongSenayan, di Jakarta, Minggu (18/6/2017).

Menurutnya, dengan putusan ini sekaligus menyudahi konflik atau dualisme di internal Partai Ka'bah yang berlangsung selama lebih dari 2,5 tahun.

Haji Lulung menegaskan, jika konflik PPP tak segera disudahi hanya akan membuat partainya ‎kedodoran dalam mempersiapkan mesin politik dalam menghadapi Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.

"Dengan putusan ini,‎ saya mengajak seluruh kader PPP merajut dan bersatu kembali, khususnya kepada loyalis Pak Djan Faridz terkait dualisme di tubuh PPP. Mari semua pihak bersatu dan melakukan penguatan organisasi partai.‎ Tanpa soliditas PPP akan kedodoran menghadapi Pileg dan Pilpres 2019,"‎ jelas ‎Haji Lulung. (icl)