JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Politisi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai tindakan mengancam tidak membahas anggaran 2018 KPK-Polri menunjukkan DPR sok kuasa dan arogan. Ancaman yang dimunculkan oleh anggota Pansus Hak Angket KPK Mukhamad Misbakhun ini juga membuktikan bahwa sepak terjang pansus mulai mengarah kepada pengerdilan hukum.

"Kalau memang Hak Angket itu dibentuk untuk menguatkan KPK, apa hubungannya Miryam dengan Anggaran KPK dan Polri 2018? Itu kan mengada-ada namanya," kata Doli dalam pesan singkatnya, yang diterima di Jakarta, Rabu (21/6/2017).

Kedua, lanjut Doli, ide itu juga menunjukkan betapa arogan dan sok kuasanya DPR. Begitu keinginannya tidak terpenuhi, langsung main ancam. Sikap itu bentuk dari premanisme politik dan tidak sehat bagi perkembangan politik dan demokrasi Indonesia.

"Ide itu munculnya dari Misbakhun dari Fraksi Golkar. Sekali lagi, itu juga menguatkan bahwa yang paling besar kepentingannya terhadap Pansus Hak Angket e-KTP itu adalah Golkar," ucapnya.

Menurut dia, untuk melindungi Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto setelah disebut-sebut KPK dalam kasus e-KTP sebaiknya melalui proses hukum.

"Hukum dilawan saja dengan hukum. Jangan hukum diadu dengan politik, yang itu bisa melebar kemana-mana dan keadilan hukum menjadi bias," pungkasnya. (plt)