Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Jumat, 07 Jul 2017 - 13:01:20 WIB
Bagikan Berita ini :

Heboh! Twitwar Fahri Hamzah Terlibat Twitar dengan Tsamara PSI

49fahri-hamzah.jpg
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (Sumber foto : Dok Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Hastag #TanyaPakFahri mendadak menghebohkan warganet. Pasalnya Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany, menagih jawaban atas beberapa sesat pikir yang pernah dilontarkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Melalui akun @TsamaraDKI, Tsamara mencuitkan. "Saya bingung belakangan ini Wakil Ketua DPR @FahriHamzah makin getol menyerang dan bahkan ingin membubarkan KPK.”

Apalagi, kata Tsamara, Fahri yang merupakan wakil rakyat, tapi bersikap seolah tak mewakili kami. Karena itu, dia ingin jawab beberapa sesat pikir Fahri Hamzah terhadap KPK, lembaga yang sangat dia dan jutaan orang Indonesia lainnya percayai.

"Bagi saya, ini menyakitkan! Apa yang dilakukan KPK itu menyelamatkan uang pajak saya dan jutaan rakyat Indonesia lainnya," kicaunya.

Tsamara mempertanyakan twit @FahriHamzah yang isinya, “Pertanyaannya kok #15TahunKPK OTT makin banyak? Bukankah ini pengakuan korupsi tambah banyak. Lalu sukses KPK di mana?” @TsamaraDKI mengomentari twit @FahriHamzah ini lucu.

Menurut @TsamaraDKI, sejak KPK berdiri, 124 anggota DPR, 17 Gubernur, dan 58 walikota/bupati ditangkap. Makanya, tweet @FahriHamzah mudah dijawab.

Di mana sukses KPK? Ya disitu, ketika banyak pejabat negara korup tertangkap, itu suksesnya. Belum termasuk menteri, hakim, pimpinan lembaga tinggi negara, pejabat eselon, bahkan swasta.

Justru @FahriHamzah harus berkaca terhadap lembaga yang ia pimpin. Selama ini kinerja DPR selalu dibawah target.

“Dulu ada nggak kayak gini? Mungkin dulu tanpa KPK mereka bisa mencuri uang rakyat dan gak merasa takut sama sekali," jawab akun @TsamaraDKI.

Tsamara menambahkan Tuduhan Fahrihamzah terhadad KPK banyak. Mulai dari menganggap kasus E-KTP khayalan, hingga menilai KPK bisnis menangkap orang. karena itu, sebagai rakyat, dia butuh penjelasan & bukti.

"Tahun 2015, ada 39 RUU prioritas, hanya 3 yg selesai. Tahun 2016, ada 50 RUU Prolegnas yg jd prioritas DPR, hanya selesai 9. Dari sekian banyak UU yg jd prioritas, hanya sedikit yg terselesaikan. Bisa dilihat pada tahun 2015 & 2016 ini.”

Jadi jangan heran, lanjut @TsamaraDKI, Pak @FahriHamzah kalau survei SMRC menunjukkan hanya 6,1% rakyat yg percaya DPR. Beda dg KPK yg dipercaya 64,4% rakyat. Ini bukti kinerja DPR tidak sesuai target dan belum efektif.

“KPK bukan alat politik kekuasaan. Apapun parpolnya, kalo salah ya tangkap. Gak peduli pendukung pemerintah atau oposisi. KPK bukan asal TSK orang. Setiap kasus yg masuk ke pengadilan (lembaga independen) selalu divonis bersalah oleh hakim. KPK tak pandang bulu! Pak Jokowi pun hargai upaya KPK. Ia minta KPK tetap usut tnp pandang bulu.”

@TsamaraDKI lebih kaget lagi, soalnya dalam wawancara dengan Kompas TV @FahriHamzah menuduh KPK itu melakukan bisnis penangkapan.

“Ini tuduhan serius Pak Fahri! Zaman Pak Jokowi, kader parpol pendukung pemerintah spt PDIP, Nasdem, dan Golkar juga ada yg menjadi tersangka KPK," cuitnya lagi.

Karena itu dia khawatir Fahri hamzah lupa bahwa pemberantasan korupsi adalah amanat reformasi. KPK adalah anak kandung reformasi.

"Tanpa pemberantasan korupsi dan tanpa KPK, amanat reformasi tidak bisa dijalankan” ungkap akun @TsamaraDKI. (aim)

tag: #fahri-hamzah  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Kasus Pengadaan Alat Kesehatan

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus, memenuhi panggilan Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (18/4/2024). Dia diperiksa sebagai saksi ...
Berita

Hardjuno Pertanyakan Ketegasan Pemerintah dan DPR Soal Pemberantasan Korupsi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komitmen pemerintah dan DPR terhadap agenda pemberantasan korupsi kembali dipertanyakan public seiring dengan sikap kedua institusi negara itu yang masih abu-abu ...