Lobi TSBerita TSZoom TSRagam TSKita TSNongkrong TSJakarta TSMitra TSGrafis TSTV
Mencari Pintu Masuk Kembali Ke Undang Undang Dasar (18 Agustus 1945) Asli
Oleh Ariady Achmad - ( Sabtu, 08 Jul 2017 - 06:57:00 WIB ) di Rubrik TSNongkrong

Bagikan Berita ini :

64obrolan pagi-1.jpg
Kolom bersama Ariady Achmad
Sumber foto : Ilustrasi oleh Kuat Santoso

Gotong Royong bukan hanya nyaris hilang dalam makna. Namun juga hampir hilang dalam kosa kata masyarakat Indonesia. Cobalah tanya kepada anak-anak kita. Masihkah mereka memahami dan mengerti tentang Gotong Royong?

Menyedihkan memang. Padahal, Bung Karno pernah 'memeras' sila-sila dalam Pancasila menjadi satu ungkapan yaitu Gotong Royong. Pada landasan Gotong Royong, Bung Karno bersama para bapak bangsa mendirikan Negara Republik Indonesia.

Semula, Gotong Royong bukan hanya hidup dalam lingkungan masyarakat Indonesia paling bawah. Namun juga tersurat dan tersirat secara ideologis dalam UUD 1945 mengatur kehidupan bernegara. Rakyat yang direpresentasikan baik oleh DPR maupun MPR bersama Presiden menjalankan kehidupan bernegara secara Gotong Royong melalui sidang tahunan.

Namun, diakui atau tidak, gemuruh perjuangan reformasi yang mengoreksi kekuasaan Orde Baru tak disadari telah membawa penumpang gelap. Mereka ini ikut dalam gerbong perjalanan penataan kehidupan kenegaraan dalam bentuk mendorong-dorong amandemen UUD 1945 hingga empat kali. Hasilnya, bukan hanya menyampakkan nilai-nilai luhur Gotong Royong, namun sekaligus menggantinya dengan demokrasi liberal.

Diakui atau tidak, kini nyaris tak ada lagi 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan' dalam kehidupan kenegaraan. Sebab yang terjadi dan berlaku adalah demokrasi liberal atau yang lebih dikenal sebagai diktator mayoritas.

Demokrasi liberal adalah pintu paling terbuka bagi para pemilik modal atau pemilik dana mencengkeram bangsa Indonesia. Sebab, dengan kekuatan modal itulah mereka dengan leluasa menguasai dan menggerakkan partai politik, politisi atau siapapun yang bisa dikontrak sesuai keinginannya. Akibatnya kini cengkeraman pada pemilik modal dan semakin mengarah kepada rusaknya sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebab, dengan pola kontrak itulah, pemilik modal bisa mengendalikan siapapun yang dibiayai untuk menjadi politisi, kepada daerah hingga kepala pemerintahan. Produk legislatif maupun kebijakan yang dihasilkan eksekutif dengan mudah dan leluasa dikendalikan dan dimainkan oleh para pemilik modal.

Tak semuanya, memang. Masih ada pula beberapa politisi yang memegang teguh idealisme. Namun itu pengecualian, tidak banyak. Mayoritas dan kebanyakan praktek yang terjadi adalah kontrak-kontrak politik yang dibandari oleh para cukong atau pemilik modal.

Masihkah kita tidak menyadari daya rusak penumpang gelap amandemen UUD 1945? Rasanya kembali ke UUD 1945 Asli menjadi sebuah keniscayaan. Namun, menurut Djoko Edhi S Abdurrahman, kembali ke UUD 1945 Asli bukanlah seperti memutar jarum jam ke belakang. Sebab, kini masyarakat dan dunia bukan lagi seperti era Indonesia baru merdeka 1945.

Selain itu, perjalanan UUD 1945 Asli sendiri juga penuh warna-warni saat kekuasaan negara ditangan rezim yang berbeda. Oleh sebab itu wacana dan dialektika kembali ke UUD 1945 Asli harus menjadi perhatian semua elemen bangsa. Didialogkan secara terbuka. Dibahas secara matang. Hingga dieksekusi oleh lembaga negara yang berwenang dan kompeten. Sebab yang sesungguhnya dikerjakan adalah mencari pintu masuk kembali Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 asli (UUD).(*)


Editor : Redaktur | teropongsenayan.com
tag: #  

Bagikan Berita ini :



Tanggapan Anda atas berita ini?

BeritaLainnya

50SAVE_20160822_125409.jpg
9obrolan pagi-1.jpg
86index.jpg
76SAVE_20160822_125409.jpg
35SAVE_20160822_125409.jpg
90obrolan pagi-1.jpg