JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik kembali menegaskan, bahwa pihaknya siap menjadi garda terdepan melawan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno jika melakukan penyimpangan.
Keputusan tersebut akan diambil fraksi Gerindra di DPRD DKI bila Anies-Sandi melawan kehendak rakyat.
"Sebagai partai pengusung, tentu kami akan mendukung Anies-Sandi selama berpihak kepada rakyat. Namun sebaliknya, jika menyimpang dan tidak pro rakyat, kami (Fraksi Gerindra) yang akan duluan melawan," kata Taufik dalam dalam Diskusi Publik 'Menggagas RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017/2022' dii Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).
Menurut Taufik, menjadi Gubernur DKI Jakarta sejatinya tidak sulit selama berada dalam jalur yang benar, karena anggaran untuk membangun apapun sudah memadai.
"Apalagi nanti kalau pelayanannya sudah berbasis online. Dalam lima tahun pemerintahan Anies-Sandi, APBD-nya mencapai Rp 400 triliun. Mau membangun apa pun dengan annggaran sebesar itu bisa, termasuk untuk pengentasan kemiskinan, itu gampang," katanya.
Karenanya, dia meminta, Anies-Sandi harus sering mendengar aspirasi publik. "Diskusi dan forum-forum seperti ini harus terus dilaksanakan sesuai dengan filosofi kampanye Anies-Sandi yang akan selalu melibatkan publik," ungkapnya.
"Selama lima tahun pemerintahan yang lalu tidak ada kegiatan yang melibatkan publik seperti ini. Karena mereka tertutup dan mau main sendiri," semprot Taufik.
Langkah pertama dalam upaya membenahi pembangunan di DKI, lanjut Taufik, Anies-Sandi harus hati-hati dan cermat dalam membuat payung besar prinsip dan sasaran yang ingin diraih selama periode 2017-2022 melalui pembuatan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
"Ini (RPJMD) mutlak milik Anies-Sandi. Makanya (pejabat Pemda) jangan ada yang coba main-main," katanya.
Wakil Ketua DPRD DKI ini menilai, bahwa pasangan petahana dan pendukungnya belum bisa move on dari kekalahan. Hal tersebut merujuk pada gelagat pejabat Pemda yang terkesan enggan mengundang Anies-Sandi dalam menyusun RPJMD dan APBD-P DKI 2017.
"Kalau mau fair dan sudah ihlas, Pemda DKI harus mengundang Anies-Sandi untuk memaparkan secara gamblang tentang RPJMD yang merupakan misi dan visinya. Sehingga rakyat bisa mengetahuinya," ujar Taufik.
"Ingat, RPJMD itu pedoman penting bagi gubernur baru dalam lima tahun ke depan. Jangan sampai Anies-Sandi malah dipaksa berpedoman pada RPJMD gubernur lama. Sama saja nyuru Anies-Sandi ngerjain barang milik orang, jadi ini (RPJM) tidak bisa asal-asalan," tegas Taufik.
Selain itu, Taufik juga mencontohkan, saat eks Gubernur dan Wakil Gubernur DKI 2012-2017, Jokowi-Ahok, yang menurutnya asal-asalan dalam menyusun RPJM.
"Waktu itu, Jokowi-Ahok minta kenaikan RPJMD dari Rp 50 triliun menjadi Rp 70 triliun. Terbukti kan serapannya sangat buruk dan amburadul. Kami sudah pernah mengingatkan masalah ini, tapi mereka jalan terus. Benar kan pemerintahan Djokowi-Ahok dan dilanjutkan Ahok-Djarot gagal. Serapan rendah dan selalu dapat predikat WDP dari BPK," pesan Taufik. (plt)
