JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Koordinator Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mendesak Setya Novanto mundur dari jabatan ketua umum. Atas sikapnya ini, DPP diminta tidak memasukkan Ahmad Doli dan jajaran GMPG dalam daftar calon legislatif Partai Golkar pada Pemilu 2019.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Sekretaris Jenderal AMPG Andi Nursyam Halid menyatakan, permintaan itu menyusul Deklarasi Gerakan Golkar bersih oleh yang digelar oleh GMPG. Deklarasi ini bertujuan mendesak DPP untuk mengganti Setya Novanto sebagai ketua umum karena berstatus tersangka kasus korupsi e-KTP.

Selain menutup peluang menjadi caleg, AMPG juga mengusulkan agar jajaran GMPG tidak diberi kesempatan sebagai calon kepala daerah.

"Saya pasti akan mengusulkan DPP Partai Golkar agar memberi peringatan keras dan sanksi agar tidak diberi ruang mengambil hak secara politik, baik caleg, calon bupati pada Pileg ke depan," ujar Andi dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (26/7/2017).

Sebab, lanjut dia, setiap berpolitik pasti larinya ke jabatan politik.

"Itu yang akan kita usulkan," paparnya.

Kendati demikian, AMPG akan berkomunikasi secara baik dengan GMPG sebelum berbicara dengan jajaran DPP. Sebab, lanjut dia, Koordinator GMPG Ahmad Doli Kurnia merupakan mantan Ketua Umum AMPG.

Ia juga menegaskan bahwa GMPG tidak masuk dalam struktur kepengurusan DPP Partai Golkar. Maka dari itu, kata Andi, GMPG tak berhak mendorong-dorong agar Novanto segera mundur dari jabatanya.

"GMPG bukan apa-apa di Golkar, jadi usulan dia tak dapat diterima," ucapnya.

Partai Golkar, kata dia, sudah menyatakan secara tegas tetap solid dan akan mengawal kasus hukum Novanto.

"Dari hasil keputusan Rapimnas kemarin, telah disepakati Novanto menjabat sebagai ketua umum sampai akhir jabatanya," tandasnya. (plt)