Berita
Oleh Emka Abdullah pada hari Jumat, 27 Feb 2015 - 17:53:21 WIB
Bagikan Berita ini :

DPRD DKI: Justru Ahok yang Buat Dana Siluman Rp 73 Triliun

75Ahok (2).jpg
Basuki Tjahaja Purnama (kanan) (Sumber foto : Yunan Nasution/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra Moh Sanusi mengaku geram dengan ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menyebut DPRD mengusulkan dana siluman sebesar Rp 12,1 triliun dari APBD.

Menurut Sanusi, istilah yang dibuat Ahok itu sangat menyesatkan publik. "Dari mana Ahok bisa bilang itu dana siluman?" tanya Sanusi saat dikonfirmasi oleh TeropongSenayan, Jumat (27/2/20).

Dia menjelaskan, anggaran sebesar Rp 12,1 triliun itu adalah untuk mata anggaran yang diusulkan anggota dewan. Apakah disetujui atau tidak, ditentukan dalam rapat bersama eksekutif dengan legislatif.

"Lagi pula penguasa anggaran itu gubernur, bukan dewan. Kalau dalam pelaksanaannya diketahui ada pembiayaan proyek yang nggak jelas atau tidak rasional, Ahok bisa perintahkan anak buahnya untuk tidak dijalankan," papar Sanusi.

Ketua Komisi D DPRD DKI ini justru balik menuduh Ahok sebagai pembuat dana siluman Rp 73,08 triliun.

"Justru Ahok yang membuat dana siluman 73 triliun karena dia buat APBD tanpa persetujuan dewan. Ini benar-benar tindakan ilegal dan inkonstitusional," pungkas Sanusi.

Kisruh APBD antara DPRD dengan Ahok telah berujung pada pengajuan hak angket oleh dewan. Hak angket itu didukung oleh seluruh anggota dewan yang berjumlah 106 orang dari 9 Fraksi.(yn)

tag: #Ahok  #DPRD DKI  #Basuki Tjahaja Purnama  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...
Berita

Nilai Putusan MK Progresif, Ketua Komisi HAM DPR Sebut Legislator Perempuan Kini Punya Ruang Lebih Luas

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga ...