JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih mengatakan, pemerintah seharusnya tidak mengimpor bahan bakar minyak (BBM) guna memenuhi standar Euro IV. Hal itu juga tidak selaras dengan Nawacita pemerintahan Joko Widodo.

Sebab, lanjut dia, standard Euro IV itu bisa terpenuhi jika pemerintah, dalam hal ini Pertamina mau melakukan revitalisasi sejumlah kilang minyak yang ada.

"Kalau tidak ada pembangunan kilang baru, tidak ada upgrade kilang, dengan demikian kalau nanti ada aturan Euro 4 berarti ya kita harus impor BBM. Kalau sampai kita impor BBM, ini yang patut dipertanyakan. Ada apa nih impor terus? Padahal kita tahu Nawacita pak Jokowi dengan Nawacitanya menghendaki adanya kemandirian dan kehematan energi. Jadi, kalau impor itu agak bergeser dari Nawacita," tandas politisi Golkar itu di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (16/08/2017).

Kalaupun impor BBM direalisasikan, Eni menerangkan bahwa hal itu tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, impor itu skemanya business to business.

"Kalau itu kan bisnis ya jadi bukan dari APBN, kalau impor itu Pertamina yang melakukan business to business dengan swasta. Kalau impor bukan dari APBN kecuali kalau subsidi iya. Subsidi yang untuk konsumsi itu iya. Cuma kan kita sangat sayangkan dong meskipun hitung-hitungan mereka (Pertamina) kalau dengan upgrade kilang akan menelan biaya banyak. Sehingga mereka ambil skema impor karena alasan lebih murah.

"Tapi kita jangan berfikir hari ini doang. Kita harus melihat kedepan demi kedaulatan energi dan ketahanan energi tadi," tegasnya.

Pemerintah akan mengizinkan PT Pertamina (Persero) mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan standar Euro 4. Ini dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap kendaraan menggunakan BBM dengan standar tersebut, mulai tahun depan.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Karliansyah mengatakan Pertamina baru bisa menyediakan bahan bakar jenis itu paling cepat 2021 dan paling lambat 2025. Hal ini sejalan dengan proyek revitalisasi dan pembangunan kilang baru Pertamina yang sedang berjalan.(yn)