JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Evita Nursanti mengaku tidak setuju terhadap desakan sejumlah pihak agar Pemerintah Indonesia mengusir duta besar (Dubes) Myanmar. Menurutnya, pengusiran tersebut bukan sikap strategis dalam merespons pembantaian warga muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar.

"Kalau kita ambil sikap seperti itu, maka pintu bagi kita untuk membantu akan tertutup. Kita justru tidak bisa membantu mengatasi masalah di Rakhine. Dan kekerasan akan semakin memburuk," kata Evita di Jakarta, Sabtu (2/9/2017)

Sebaiknya, lanjut dia, pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tetap pada pendiriannyamembujuk pemerintah Myanmar menghentikan kebrutalannya menindas warga muslim Rohingya. Sehingga, usaha bantuan kemanusiaan yang digalang pemerintah dapat mudah dilakukan.

Evita khawatir pengusiran dubes Myanmar justru menyumbat komunikasi upaya keterlibatan pemerintah Indonesia mencegah situasi di Rakhine makin memburuk.

"Kami dukung langkah yang diambil Menlu RI untuk terus menjalin hubungan dengan pemerintah Myanmar. Dengan cara seperti itu kita bisa tetap memberikan bantuan bagi warga Muslim disana," ujarnya.

Evita mengatakan Myanmar terkesan semakin abai terhadap masukan masyarakat internasional. Sejauh ini, kata dia, hanya Indonesia yang masih mendapat akses komunikasi dengan pemerintah negeri kekuasaan peraih nobel perdamaian Aung San Su Kyi itu.

"Kita lihat mereka telah menutup pintu untuk semua pihak, kecuali Indonesia. Kita harus gunakan pintu itu untuk membantu kemanusiaan," pungkasnya. (plt)