JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pemerintah berencana menambah utang untuk pembiayaan tahun 2018. Guna mematangkan rencana tersebut, pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR hari ini melakukan rapat kerja.
Dalam rapat kerja kali ini, pihak pemerintah diwakili Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara, Sekertaris Menteri BUMN Imam A Putro, Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatawarta.
Suahasil mengatakan, pemerintah telah mengusulkan defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018 sebesar 2,19%.
Dengan defisit sebesar 2,19%, kata Suahasil, maka pembiayaan utang yang tersedia sebesar 399,2 triliun, dengan SBN neto sebesar Rp 414 triliun atau lebih kecil dibandingkan dengan outlook 2017 yang sebesar Rp 433 triliun.
"2018 APBN dirancang untuk tetap ekspansif, usul defisit anggaran 2,19% dari PDB. Diharapkan APBN bisa mendukung kegiatan produktif untuk meningkatkan kapasitas, produksi, dan daya saing," kata Suahasil di Ruang Rapat Banggar, Jakarta, Senin (25/9/2017).
Suahasil memastikan, dengan usulan defisit yang sebesar 2,19%, maka pemerintah tetap menjaga dan mengelola utang secara hati-hati dan produktif.
"Di saat yang sama defisit 2,19%, akan jadi sinyal APBN dalam batas defisit yang aman. Maka rasio utang juga akan tetap bisa kami tekan di 29% dari PDB dan defisit keseimbangan primer Rp 78 triliun di bawah angka 2017 Rp 178 triliun. Lalu hal ini mengindikasikan APBN lebih sehat dan produktif tapi tetap dalam siklus yang ekspansif," ungkap dia.
Dengan begitu, terangnya, arah kebijakan pemerintah ke depan maka menjaga rasio utang, pembiayaan ke sektor yang kreatif dan inovatif dengan pembiayaan dari swasta dan meningkatkan peran UMKM.
Sementara itu, Pimpinan Banggar DPR Azis Syamsudin mengatakan, rapat kerja antara Tim Panja A Banggar membahas mengenai pembiayaan APBN tahun depan.
"Berdasarkan tata tertib yang berlaku,sudah ada 19 anggota yang menandatangani daftar hadir dari 10 fraksi, untuk itu izinkan saya membuka rapat secara terbuka," jelas Azis.(yn)
